KAMAKSI Desak KPK Periksa Direksi PT Djarum

KAMAKSI meminta KPK menelusuri kemungkinan keterlibatan direksi PT Djarum dalam dugaan penyimpangan pita cukai rokok. Penyidik sebelumnya menggeledah kantor perusahaan dan Bea Cukai Kudus.

kamaksi-desak-kpk-periksa-direksi-pt-djarum

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa direksi PT Djarum dalam penyidikan dugaan penyimpangan pengurusan pita cukai rokok. Desakan itu disampaikan setelah penyidik menggeledah kantor perusahaan tersebut dan Kantor Bea Cukai Kudus, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 2026.

KAMAKSI meminta pengusutan tidak berhenti pada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Organisasi itu menilai penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak korporasi apabila ditemukan bukti yang mengaitkan mereka dengan dugaan praktik komisi atau kickback dalam pengurusan pita cukai.

Desakan memeriksa direksi PT Djarum

Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski mengatakan, KPK perlu mengungkap aliran dana dan pihak-pihak yang diduga memberi maupun menerima komisi. Pemeriksaan terhadap direksi PT Djarum, menurut dia, perlu dilakukan jika penyidik menemukan bukti yang menunjukkan hubungan mereka dengan perkara.

“Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan oknum Bea dan Cukai. KPK harus menelusuri aliran dana, mengungkap siapa pemberi dan penerima, serta memeriksa pihak-pihak di lingkungan korporasi, termasuk direksi PT Djarum,” kata Joko dalam keterangannya, Selasa, 3 November 2026.

Joko menekankan bahwa desakan tersebut merupakan bagian dari upaya agar penyidikan menjangkau seluruh pihak yang berpotensi terkait. KAMAKSI meminta penanganan perkara dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap pejabat maupun pihak swasta, sepanjang ada bukti yang cukup.

Hingga informasi yang disampaikan dalam bahan berita ini, tuntutan KAMAKSI untuk memeriksa direksi tidak sama dengan penetapan mereka sebagai tersangka. Bahan tersebut tidak memuat pengumuman KPK mengenai status hukum direksi PT Djarum. Keterlibatan pihak korporasi masih menjadi hal yang diminta untuk ditelusuri.

Penggeledahan dan dugaan penyimpangan cukai

Dalam rangkaian penyidikan, KPK menggeledah kantor PT Djarum serta Kantor Bea Cukai Kudus pada 28 Oktober 2026. Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik untuk mendukung proses penyidikan. Perkara ini diduga berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai.

Perkembangan penyidikan yang disampaikan pada 2 November 2026 menyebut praktik yang didalami diduga berlangsung sejak 2010. Estimasi awal potensi kerugian negara dalam perkara itu disebut mencapai triliunan rupiah. Angka tersebut masih berupa perkiraan awal, sementara KAMAKSI meminta penghitungan dilakukan secara rinci.

Besarnya dugaan dampak terhadap penerimaan negara membuat proses penghitungan menjadi salah satu hal yang disorot. Menurut KAMAKSI, penyidik perlu memastikan berapa penerimaan cukai yang diduga tidak tertagih dan menelusuri kemungkinan perpindahan dana kepada pihak lain.

KAMAKSI minta mekanisme pita cukai ditelusuri

KAMAKSI juga mendorong KPK mendalami proses pengurusan pita cukai rokok, termasuk mekanisme pembayaran dan kemungkinan perlakuan khusus terhadap perusahaan tertentu. Aspek yang perlu diperiksa, menurut organisasi itu, mencakup kesesuaian pembayaran cukai dengan kewajiban perusahaan.

Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah terdapat praktik yang membuat penerimaan negara tidak masuk sebagaimana mestinya. KAMAKSI turut meminta penyidik menguji dugaan kickback, mengidentifikasi pihak yang memberi dan menerima, serta menelusuri aliran dana berdasarkan bukti yang ditemukan.

Joko menyatakan pengusutan harus berjalan transparan dan profesional. Jika penyidik menemukan bukti keterlibatan pejabat maupun pihak swasta, semua pihak terkait harus diproses sesuai hukum. KAMAKSI menyebut akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut.

Menunggu perkembangan penyidikan KPK

Desakan agar direksi PT Djarum diperiksa menempatkan aspek korporasi sebagai salah satu perhatian publik dalam perkara cukai ini. Namun, penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap bergantung pada hasil penyidikan dan bukti yang dikumpulkan KPK.

Perkembangan berikutnya akan memperlihatkan sejauh mana penyidik dapat mengurai dugaan praktik yang disebut berlangsung sejak 2010, menghitung dampaknya terhadap penerimaan negara, dan menjelaskan pihak-pihak yang terkait. KAMAKSI meminta seluruh proses itu dilakukan terbuka dan tanpa pandang bulu.

Pantaunusantara