Presiden Mongolia Mundur di Tengah Tuduhan Korupsi

Ukhnaa Khurelsukh mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Mongolia di tengah tuduhan korupsi dan ancaman pemakzulan. Ia membantah tuduhan tersebut.

presiden-mongolia-mundur-tuduhan-korupsi

Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa, 17 November 2026, setelah menghadapi tuduhan korupsi dan ancaman pemakzulan. Ia membantah melakukan kesalahan dan menyatakan mundur agar kebenaran dapat terungkap serta nama baiknya bisa dipulihkan.

Dalam konferensi pers, Khurelsukh mengatakan dirinya telah “dituduh secara keliru dan difitnah dengan tuduhan melakukan kejahatan yang sangat serius”. Ia menegaskan bahwa pengunduran diri merupakan langkah yang menurutnya diperlukan demi tegaknya keadilan.

“Saya yakin, demi tegaknya keadilan, sudah sepatutnya Kepala Negara melepaskan tugas-tugasnya agar kebenaran dapat terungkap,” ujar Khurelsukh, seperti dikutip AFP.

Ia juga mengatakan akan menyerahkan kasus pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baiknya kepada pihak berwenang. Khurelsukh menyatakan akan berupaya memulihkan reputasinya setelah melepaskan jabatan presiden.

Tuduhan oposisi dan bantahan Khurelsukh

Pengumuman itu muncul sehari setelah Partai Demokrat, partai oposisi Mongolia, mendesak Khurelsukh mundur atau menghadapi proses pemakzulan di parlemen. Partai tersebut menuduhnya melakukan korupsi dan menyatakan bahwa korupsi telah mengakar dalam pemerintahan selama kepemimpinannya.

Desakan oposisi tidak hanya ditujukan kepada presiden. Partai Demokrat meminta para pejabat tinggi pemerintah yang dikaitkan dengan dugaan korupsi untuk mengundurkan diri dan menjalani penyelidikan. Namun, dalam pernyataannya, Khurelsukh membantah tuduhan tersebut.

“Selama menjabat sebagai presiden, saya tidak pernah mencuri dari rakyat maupun negara,” katanya. Ia juga menegaskan tidak pernah berbohong, mencuri, ataupun menipu siapa pun.

Dengan demikian, pengunduran diri yang diumumkan Khurelsukh berlangsung di tengah perselisihan terbuka mengenai tuduhan terhadap dirinya. Oposisi meminta penyelidikan dan mengancam membawa persoalan itu ke proses pemakzulan, sementara presiden menyatakan tuduhan tersebut tidak benar. Bahan yang tersedia tidak memuat rincian perkara atau bukti yang menjadi dasar tuduhan korupsi itu.

Mongolia dilanda gejolak politik berbulan-bulan

Krisis yang menekan Khurelsukh terjadi ketika Mongolia sedang menghadapi gejolak politik selama berbulan-bulan. Ketegangan juga berlangsung di dalam Partai Rakyat Mongolia (MPP), partai yang berkuasa. Situasi tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan di tengah meningkatnya sorotan publik atas isu korupsi.

Pada Maret 2026, para anggota parlemen menunjuk perdana menteri ketiga dalam waktu kurang dari 12 bulan. Pergantian itu terjadi setelah aksi protes antikorupsi berlangsung selama berminggu-minggu. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan politik di Mongolia telah berkembang sebelum Khurelsukh mengumumkan pengunduran diri.

Ribuan anak muda turun ke jalan di ibu kota, Ulaanbaatar. Mereka menyuarakan kemarahan terhadap kelompok elite kaya dan ketidakadilan yang, menurut para demonstran, merajalela. Aksi tersebut menjadi bagian dari tekanan publik yang mengiringi dinamika politik negara itu.

Proses pengalihan tugas kepresidenan

Menurut ketentuan hukum Mongolia yang disebut dalam laporan, tugas-tugas kepresidenan akan diambil alih oleh Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt dari MPP. Pemilihan presiden juga harus diselenggarakan dalam waktu empat bulan.

Pengalihan tugas dan jadwal pemilihan menjadi tahapan berikutnya setelah pengumuman Khurelsukh. Sementara itu, presiden menyatakan akan membawa kasus pencemaran nama baik yang ia sebut kepada pihak berwenang untuk ditangani. Perkembangan proses tersebut akan menentukan bagaimana tuduhan dan bantahan yang saling berhadapan ini ditindaklanjuti.

Pengunduran diri itu belum menghapus ketegangan politik yang telah berlangsung di Mongolia. Publik kini menunggu proses hukum terhadap dugaan yang dilontarkan oposisi sekaligus persiapan pemilihan presiden dalam batas waktu yang ditetapkan. Kedua hal tersebut akan menjadi ujian bagi upaya negara itu menjawab tuntutan antikorupsi dan menjaga kepercayaan terhadap pemerintahan.

Pantaunusantara