Sulsel Imbau Larangan Vape di Kantor dan Sekolah

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah kabupaten dan kota melarang penggunaan serta peredaran vape di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan.

sulsel-imbau-larangan-vape-kantor-sekolah

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengimbau seluruh bupati dan wali kota melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan. Arahan tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang.

Imbauan itu tertuang dalam surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 338/15256/DINKES tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape). Surat tersebut bertanggal 3 November 2026 dan meminta pemerintah kabupaten/kota menerapkan larangan bagi pegawai serta pelajar di lingkup masing-masing.

Dalam poin pertama surat, pemerintah daerah diminta melarang seluruh pegawai aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, karyawan badan usaha milik daerah (BUMD), serta pelajar menggunakan vape. Larangan itu berlaku di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota dan lembaga pendidikan yang berada dalam cakupan kebijakan.

Pengawasan dan sanksi bagi pelanggar

Pemerintah kabupaten/kota juga diminta melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala di instansi serta wilayah kerja masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan larangan tidak berhenti pada penerbitan imbauan, tetapi perlu disertai pemantauan di lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Surat tersebut turut meminta penerapan sanksi disiplin terhadap pegawai maupun pelajar yang melanggar. Pemberian sanksi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperjelas kebijakan di lapangan, bupati dan wali kota diminta memasang tanda larangan penggunaan vape di lokasi strategis. Tanda itu diharapkan berada di area yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat.

Imbauan juga mencakup penerbitan surat edaran oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pimpinan instansi dan lembaga pendidikan. Lingkupnya meliputi sekolah, kampus atau perguruan tinggi, serta pesantren. Edaran tersebut diminta memuat larangan penggunaan sekaligus peredaran rokok elektrik di lingkungan masing-masing.

Larangan vape mencakup penggunaan dan peredaran

Ketentuan mengenai peredaran memperluas perhatian pemerintah daerah dari perilaku pengguna ke lingkungan tempat vape berada. Dalam arahan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lembaga pendidikan diminta memastikan larangan berlaku bagi penggunaan maupun peredaran rokok elektrik di area mereka.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan imbauan. Laporan tersebut ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Pelaporan berkala menjadi salah satu poin terakhir dalam surat gubernur. Melalui mekanisme ini, pelaksanaan imbauan di masing-masing kabupaten dan kota dapat disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk ditinjau.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebut kebijakan ini sebagai langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat. Perhatian secara khusus diarahkan kepada generasi muda, dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang yang dikaitkan dengan penggunaan rokok elektrik.

Imbauan berangkat dari atensi BNNP Sulawesi Selatan

Penerbitan surat gubernur tersebut, menurut keterangan pemerintah provinsi, didasarkan pada atensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan mengenai pelarangan penggunaan rokok elektrik. Atensi itu berfokus pada perlindungan masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang vape.

Selanjutnya, pemerintah kabupaten dan kota diminta menerjemahkan imbauan itu ke dalam pengawasan, pemasangan tanda larangan, penerbitan edaran, serta pelaporan. Pelaksanaan di lingkungan kantor dan lembaga pendidikan akan menjadi bagian penting dari evaluasi yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pantaunusantara