HGU 11 Perusahaan Terkait Karhutla Dicabut, Ini Rinciannya

Pemerintah menindak 11 perusahaan yang dikaitkan dengan karhutla di Kalimantan melalui pencabutan, pembatalan, atau evaluasi HGU. Tiga perusahaan masih diperiksa.

hgu-11-perusahaan-terkait-karhutla-dicabut

Pemerintah mencabut atau membatalkan hak guna usaha (HGU) 11 perusahaan yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, langkah tersebut mengikuti rekomendasi Kabareskrim Polri dan penanganannya dibagi ke dalam lima klaster sesuai kondisi masing-masing perusahaan.

Pengumuman itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11). Sejumlah perusahaan memiliki investor atau pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Ada pula perusahaan dengan pemilik dari dalam negeri, tetapi Nusron belum menyebutkan nama mereka.

Kesebelas perusahaan tersebut berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pemerintah menyatakan penanganan izin tidak seragam: sebagian HGU dicabut seluruhnya, sebagian lainnya diproses dengan skema berbeda, sementara tiga perusahaan masih dikaji lebih lanjut.

Lima klaster penanganan HGU perusahaan karhutla

Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh izin HGU-nya dicabut. Nusron menyebut keputusan itu didasarkan pada kebakaran yang terjadi berulang, luas area terbakar yang melampaui setengah dari luas izin, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mencegah maupun memitigasi karhutla.

Perusahaan dalam klaster ini adalah PT MIB di Kalimantan Selatan, PT RKA di Kalimantan Barat, dan PT SKM di Kalimantan Barat. Luas lahan yang disebut Nusron masing-masing sekitar 4.000 hektare, 11.000 hektare, dan 7.000 hektare. Pencabutan HGU menjadi langkah administratif yang diambil pemerintah setelah menilai kondisi kebakaran dan kesiapan penanggulangannya di wilayah konsesi.

Klaster kedua hanya mencakup PT PSLT di Kalimantan Barat. Masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan lahan seluas sekitar 2.300 hektare itu akan diambil alih negara, sehingga penanganannya berbeda dari perusahaan yang izinnya dicabut akibat kebakaran berulang.

HGU belum terbit dan pencabutan sebagian

Klaster ketiga terdiri atas perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Pemerintah akan membatalkan proses penerbitan HGU untuk kelompok ini. Nusron juga menyatakan ATR/BPN akan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terkait agar mengevaluasi IUP yang telah diterbitkan.

Perusahaan yang masuk klaster ketiga ialah PT ANI, PT BOS, dan PT AER di Kalimantan Barat. Luas lahan yang disebut dalam paparan Nusron masing-masing sekitar 5.000 hektare, 4.000 hektare, dan 5.000 hektare. Dengan demikian, tindak lanjut pemerintah tidak hanya menyangkut status HGU, tetapi juga membuka evaluasi terhadap izin usaha perkebunan yang menjadi dasar kegiatan perusahaan.

Berbeda dari kelompok tersebut, PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, masuk klaster keempat. Pemerintah mencabut HGU secara sebagian karena luas lahan yang terbakar dinilai kurang dari 50 persen dari total area izin. Bagian yang disebut akan dicabut mencapai 1.510 hektare.

Tiga perusahaan masih dalam pemeriksaan lapangan

Klaster kelima masih dalam tahap pendalaman. Tiga perusahaan yang diperiksa adalah PT STP dan PT JMS di Kalimantan Timur, serta PT API di Kalimantan Barat. ATR/BPN masih mengkaji apakah pencabutan terhadap mereka akan berlaku untuk seluruh HGU atau hanya sebagian.

Nusron mengatakan pemeriksaan fisik di lapangan dilakukan untuk mengukur kondisi lahan dan mencocokkan data yang tersedia. Artinya, meski pemerintah mengumumkan penanganan terhadap 11 perusahaan, keputusan akhir atas tiga perusahaan dalam klaster kelima belum ditetapkan.

Daftar perusahaan yang diumumkan mencakup PT MIB, PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT JMS, PT STP, PT ANI, dan PT API. Rinciannya tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Nusron juga menyebut adanya pemegang saham dari sejumlah negara, meski identitas investor dan porsi kepemilikannya tidak dipaparkan dalam konferensi pers.

Pembagian lima klaster menunjukkan bahwa sanksi dan tindak lanjut pemerintah bergantung pada status izin, luas kebakaran, serta hasil pemeriksaan lapangan. Pemerintah masih harus menyelesaikan pendalaman atas tiga perusahaan dan evaluasi izin usaha perkebunan pada kelompok yang HGU-nya belum terbit. Hasil proses tersebut akan menentukan langkah berikutnya dalam penataan lahan dan pengawasan konsesi yang berkaitan dengan karhutla.

Pantaunusantara