Demo 10 November 2026: Lokasi dan Lima Tuntutan

Mahasiswa BEM PTMA akan berunjuk rasa di Tugu Tani pada Hari Pahlawan dengan lima tuntutan. Aktivis 1998 juga berencana turun ke jalan, tetapi lokasi aksinya belum diumumkan.

demo-10-november-2026-lokasi-dan-tuntutan

Sejumlah mahasiswa dan aktivis berencana menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Aksi yang telah diumumkan secara resmi oleh BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) akan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 12.00 WIB.

Kelompok mahasiswa itu memperkirakan sekitar 500 orang akan ikut dalam aksi bertajuk #PulihkanIndonesia. Mereka membawa lima tuntutan, mulai dari pemulihan krisis ekologis hingga penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat. Pada hari yang sama, sejumlah aktivis 1998 juga berencana turun ke jalan, meski lokasi dan waktu aksi mereka belum diumumkan secara resmi.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah telah mengantisipasi rencana unjuk rasa tersebut. Ia menyebut aksi itu bukan demonstrasi besar-besaran dan berharap peserta maupun aparat mengutamakan pendekatan persuasif.

“Sudah kita antisipasi dan sudah kita komunikasikan dengan baik,” ujar Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Lima tuntutan mahasiswa di kawasan Tugu Tani

BEM PTMA menyampaikan rencana aksi melalui akun Instagram @bemptmaiofficial. Tuntutan pertama adalah pemulihan krisis ekologis, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan bagi warga terdampak, serta pemulihan ekosistem hutan.

Empat tuntutan lainnya mencakup pemberantasan korupsi, pemenuhan hak dasar rakyat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan penerapan hukum yang berpihak kepada rakyat. Koordinator Presidensi Nasional BEM PTMA, Asrul Haruna, membantah aksi tersebut ditunggangi pihak tertentu. Ia menyatakan gerakan itu merupakan kritik konstruktif dan tidak membawa agenda makar.

Dalam tuntutan yang diumumkan BEM PTMA, tidak tercantum pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penegasan ini muncul di tengah beredarnya berbagai pembicaraan mengenai agenda aksi di media sosial.

Aktivis 1998 desak agenda reformasi dijalankan

Rencana aksi lain datang dari kelompok aktivis 1998 yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu. Pada 30 Oktober 2026, mereka menerbitkan Maklumat Matraman dalam Forum Diskusi 98 Menggugat. Maklumat tersebut dibacakan Edysa Girsang dan memuat tuntutan agar pemerintah menjalankan agenda Reformasi 1998.

Kelompok itu menyatakan akan mendesak percepatan pemilu jika tuntutan tidak dipenuhi. Mereka juga menyebut kemungkinan meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran mundur. Namun, hingga informasi yang disampaikan pada Senin, lokasi serta jam aksi aktivis 1998 belum diumumkan secara resmi.

Unggahan di media sosial turut menyebut Front Mahasiswa Nasional (FMN) akan bergerak dari kawasan Monas menuju Gedung DPR/MPR. Namun, belum ada pengumuman resmi dari FMN mengenai rencana tersebut. Warga diimbau merujuk pada informasi dari penyelenggara dan kepolisian, bukan unggahan anonim.

Pengendara diminta memantau informasi lalu lintas

Polda Metro Jaya belum mengumumkan jumlah personel yang akan dikerahkan maupun rekayasa lalu lintas khusus untuk 10 November. Pada aksi sebelumnya, pengaturan arus dilakukan secara situasional di sekitar Tugu Tani, Monas, Jalan Sudirman–MH Thamrin, dan Gedung DPR/MPR.

Kawasan Tugu Tani berpotensi padat mulai tengah hari. Kepadatan di Senayan juga dapat bertambah karena DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang pada tanggal yang sama. Warga yang beraktivitas di Jakarta Pusat dan Senayan disarankan mempertimbangkan rute alternatif serta memantau informasi melalui akun Instagram @tmcpoldametro sebelum berangkat.

Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pasal 10 mengatur bahwa penyelenggara wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polri paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan. Di tengah beragam rencana aksi yang beredar, kejelasan informasi dari penyelenggara dan aparat akan membantu warga mengatur perjalanan sekaligus menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung aman.

Pantaunusantara