Faizal Desak Tito Karnavian Mundur di Tengah Kasus Penyadapan

Faizal Assegaf mendesak Mendagri Tito Karnavian mundur dan menyebutnya bagian dari lingkar inti Jokowi. Polri membantah kabar Tito diperiksa dalam kasus dugaan penyadapan.

faizal-desak-tito-karnavian-mundur-kasus-penyadapan

Kritikus politik Faizal Assegaf mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mundur dari jabatannya di tengah penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Faizal menilai kedekatan Tito dengan mantan Presiden Joko Widodo perlu menjadi perhatian, tetapi hingga kini belum ada keterangan atau bukti resmi yang mengaitkan Tito dengan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Desakan itu disampaikan Faizal pada Minggu, 8 November 2026. Ia menyebut Tito sebagai bagian dari lingkar inti kekuasaan pemerintahan sebelumnya dan meminta agar Mendagri tersebut segera melepaskan jabatannya sebelum perkembangan perkara menjadi terang.

Faizal soroti posisi Tito dan hubungan dengan Jokowi

Faizal, yang juga merupakan pendiri Sinkos Indonesia, mengatakan posisi Tito perlu diperhatikan karena ia menilai mantan Kapolri itu dekat dengan Jokowi. Faizal juga menyebut Tito terlibat dalam sejumlah persoalan krusial, meski tidak merinci persoalan yang dimaksud dalam pernyataannya.

“Sebaiknya Tito Karnavian segera mundur dari jabatan Mendagri. Sebelum minggu depan semuanya menjadi terang. Yang bersangkutan bagian dari lingkar inti Jokowi. Banyak terlibat aneka problem krusial,” ujar Faizal kepada redaksi, Minggu (8/11/2026).

Pernyataan tersebut merupakan desakan politik dari Faizal, bukan keterangan resmi mengenai keterlibatan Tito dalam kasus penyadapan. Dalam laporan yang menjadi sumber berita ini, tidak disebutkan adanya bukti resmi ataupun penetapan status hukum terhadap Tito terkait perkara tersebut.

Nama Tito menjadi perbincangan setelah beredar kabar bahwa ia diperiksa dalam penyidikan dugaan penyadapan. Mantan Kapolri Idham Azis juga disebut-sebut menjalani pemeriksaan. Informasi itu kemudian dibantah oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin.

Polri bantah Tito diperiksa dalam perkara

Asep menegaskan kabar pemeriksaan Tito dan Idham tidak benar. Ia juga menyatakan keduanya tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Bantahan itu penting untuk membedakan kabar yang beredar dari keterangan resmi aparat penegak hukum.

“Infonya tidak benar,” kata Asep, Minggu (8/11/2026).

Dengan demikian, informasi yang tersedia dalam laporan tersebut tidak menunjukkan bahwa Tito telah diperiksa atau berstatus tersangka. Sejauh ini, tudingan tentang keterkaitannya dengan dugaan penyadapan tidak disertai keterangan maupun bukti resmi yang menghubungkannya dengan tindak pidana itu.

Di tengah derasnya kabar mengenai sejumlah nama, batas antara desakan politik dan fakta penyidikan menjadi penting. Pernyataan Faizal menyangkut penilaian terhadap posisi Tito dan pemerintahan sebelumnya, sedangkan soal pemeriksaan atau penetapan tersangka berada dalam ranah keterangan kepolisian. Keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai informasi yang sama.

Penyidikan dugaan penyadapan masih menjadi sorotan

Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Salah satu nama yang disebut dalam laporan adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Penyidikan itu kemudian turut memunculkan kabar mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap Tito dan Idham, yang dibantah Asep.

Pemerintah sebelumnya menegaskan perkara tersebut harus ditangani secara objektif dan transparan. Listyo juga telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah namanya terseret dalam kasus itu. Keterangan mengenai langkah tersebut menjadi bagian dari perkembangan perkara yang ikut menyedot perhatian publik.

Faizal meminta pengusutan diperluas untuk menelusuri pihak-pihak yang menurutnya diduga memiliki kaitan dengan berbagai persoalan di lingkungan pemerintahan sebelumnya. Namun, permintaan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan pihak tertentu. Laporan yang tersedia tidak memuat rincian bukti yang mendasari penilaian Faizal maupun informasi resmi yang mengaitkan Tito dengan penyadapan.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil penyidikan dan keterangan resmi pihak berwenang. Untuk sementara, desakan Faizal agar Tito mundur perlu dibaca sebagai sikap politik, sementara bantahan Polri mengenai kabar pemeriksaan menjadi pegangan resmi yang disampaikan dalam laporan ini. Transparansi proses hukum akan menentukan apakah muncul fakta baru yang dapat menjawab berbagai pertanyaan publik.

Pantaunusantara