Hidayat Nur Wahid Mundur dari Waka MPR, Ini Alasannya
Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR setelah menjabat selama dua periode. Ia menegaskan keputusan itu didorong keinginan regenerasi, bukan polemik Gibran.
Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI pada November 2026. Politikus senior PKS itu menegaskan keputusan tersebut bukan berkaitan dengan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melainkan didorong keinginan untuk memberi ruang bagi regenerasi kepemimpinan.
Surat pengunduran diri Hidayat, yang akrab disapa HNW, telah diterima secara resmi oleh pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa rapat pimpinan pada 10 November 2026 menyetujui surat tersebut. Tahap berikutnya, menurut Muzani, akan dijalankan sesuai mekanisme kelembagaan dan peraturan yang berlaku.
HNW tegaskan pengunduran diri tak terkait Gibran
Hidayat mengatakan keputusan mundur telah diajukan sejak 31 Oktober 2026. Ia menekankan, tanggal pengajuan itu mendahului ramainya pembicaraan publik mengenai Gibran, sehingga pengunduran dirinya tidak sepatutnya dikaitkan dengan polemik tersebut.
“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengait-ngaitkan itu. Sekalipun ada isu lagi ramai isu itu ya,” kata Hidayat pada Rabu, 11 November 2026.
Ia menjelaskan, surat tersebut pertama kali dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November. Karena pengunduran diri dari jabatan pimpinan MPR disebut sebagai hal baru dan belum pernah terjadi, pimpinan lembaga itu memerlukan kajian yang lebih komprehensif. Pembahasan kemudian diteruskan pada 10 November dan berujung pada keputusan menerima pengunduran diri Hidayat.
Urutan tanggal itu menjadi dasar HNW untuk membantah dugaan bahwa keputusan tersebut dipicu isu yang sedang ramai. Ia menyebut keputusan itu telah disampaikan sebelum polemik Gibran menjadi sorotan, sementara proses penerimaannya berlangsung melalui rapat pimpinan MPR.
Keinginan regenerasi sudah disampaikan sebelumnya
Salah satu alasan Hidayat mundur adalah kebutuhan regenerasi kepemimpinan di MPR. Ia telah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR selama dua periode. Menurutnya, pergantian kepemimpinan memberi kesempatan bagi tokoh lain untuk menjalankan peran di lembaga tersebut.
Keinginan untuk tidak lagi menjadi pimpinan MPR, kata Hidayat, bukan hal yang baru. Ia mengaku telah menyampaikan niat itu sejak periode 2019-2024. Namun, pada masa tersebut, pimpinan partai masih menugaskannya untuk menduduki posisi Wakil Ketua MPR.
Hidayat kembali menyampaikan keinginan serupa untuk periode 2024-2029. Meski demikian, ia kembali dipercaya menjadi bagian dari pimpinan MPR. Pernyataan itu menunjukkan bahwa rencana mundur kali ini merupakan kelanjutan dari keinginannya yang telah disampaikan dalam dua periode jabatan, bukan keputusan yang muncul mendadak karena satu isu tertentu.
Alasan regenerasi tersebut menjadi penjelasan utama Hidayat mengenai langkahnya. Ia tidak merinci dalam keterangan yang tersedia soal pertimbangan lain, tetapi menegaskan bahwa masa pengabdiannya selama dua periode menjadi bagian dari latar keputusan untuk melepas jabatan pimpinan.
MPR proses pengunduran diri sesuai aturan
Ahmad Muzani menyatakan rapat pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Hidayat secara resmi pada 10 November 2026. Ia juga menyebut proses lanjutan akan mengikuti mekanisme kelembagaan serta aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR.
Muzani menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR. Ia berharap Hidayat tetap dapat berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
“Secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Hidayat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” kata Muzani.
Pernyataan tersebut menandai diterimanya pengunduran diri di tingkat rapat pimpinan. Adapun langkah administratif dan kelembagaan selanjutnya masih harus mengikuti aturan yang disebutkan Muzani. Karena itu, proses pergantian jabatan tidak hanya bergantung pada pengumuman pengunduran diri, tetapi juga pada mekanisme resmi MPR.
Dengan demikian, HNW menempatkan regenerasi dan riwayat penugasan selama dua periode sebagai alasan utama mundur, sementara pimpinan MPR menyatakan proses berikutnya akan berjalan sesuai ketentuan. Perhatian selanjutnya tertuju pada tahapan kelembagaan yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.
