DPR Sepakati Rp23 Triliun untuk Guru PPPK Penuh Waktu
DPR menyepakati anggaran Rp23 triliun untuk peralihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Komisi X meminta pemerintah segera menerbitkan juklak dan juknis.
Anggaran Rp23 triliun untuk mendukung peralihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu telah disepakati DPR dan pemerintah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar para guru mengetahui persyaratan yang harus disiapkan.
Lalu menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11). Menurut dia, anggaran yang sudah disepakati perlu digunakan dengan baik dan proses pengangkatan tidak semestinya terhambat urusan administrasi maupun birokrasi yang berlarut-larut.
“Anggarannya sudah kami sepakati, 23 triliun untuk peralihan ini,” kata Lalu. Ia menilai kepastian status penting bagi guru yang selama ini bekerja dengan skema paruh waktu.
Juklak dan juknis pengangkatan guru PPPK belum diterima
Meski anggaran telah disepakati, Lalu mengatakan Komisi X DPR belum menerima juklak maupun juknis pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Dua aturan teknis tersebut diperlukan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan, termasuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon penerima.
“Sampai dengan hari ini juklak juknisnya belum kami terima,” ujarnya. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengeluarkan panduan tersebut agar guru dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan.
Menurut Lalu, kejelasan prosedur menjadi penting agar alokasi anggaran yang telah disepakati dapat diikuti proses pengangkatan yang tertib. Ia berharap tidak ada hambatan birokrasi berkepanjangan yang membuat para guru kesulitan memperoleh kepastian mengenai status mereka.
Ia juga meminta pemerintah menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama. Namun, hingga panduan resmi diterbitkan, rincian mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan belum dapat dipastikan dari keterangan yang disampaikan Lalu.
Peralihan PPPK penuh waktu direncanakan mulai 2027
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemerintah akan meningkatkan status pegawai PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan itu, berdasarkan keterangan Prasetyo, tidak hanya menyasar guru, tetapi juga mencakup sejumlah profesi lain di lingkungan pemerintah.
Prasetyo menyebut Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya sebagai bagian dari kelompok yang akan mengalami peningkatan status. Dengan demikian, rencana peralihan tersebut mencakup lintas profesi, sementara anggaran Rp23 triliun yang dibahas Lalu secara khusus ia kaitkan dengan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Dalam pembahasan anggaran 2027, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah juga menyampaikan bahwa Banggar DPR dan pemerintah menyepakati alokasi Rp23 triliun untuk gaji PPPK melalui RAPBN 2027. Said mengatakan mayoritas PPPK yang selama ini dibicarakan merupakan guru dan tenaga pendidik di daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD.
Menurut Said, kesepakatan itu mengalihkan tanggung jawab pembiayaan gaji PPPK dari anggaran daerah ke pemerintah pusat melalui APBN. Ia menyebut kepastian anggaran diharapkan mengurangi kekhawatiran mengenai gaji maupun kelanjutan kontrak, sekaligus meringankan beban rutin pemerintah daerah.
Said juga berharap para PPPK dapat bekerja dan mengembangkan diri, sehingga mutu pendidikan di daerah meningkat. Sementara itu, bagi pemerintah, tahap berikutnya adalah menjabarkan kesepakatan anggaran ke dalam aturan teknis yang jelas. Penerbitan juklak dan juknis akan menjadi penentu bagi guru untuk memahami proses yang harus ditempuh menjelang rencana peralihan pada 2027.
