Gerindra Desak Kasus Bupati Kupang Diusut Tanpa Keistimewaan
Habiburokhman meminta Polda NTT mengusut laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede tanpa perlakuan khusus. Gerindra menyatakan sanksi tegas akan diberikan jika dugaan terbukti.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Ia menegaskan proses hukum harus berjalan objektif dan transparan, tanpa perlakuan khusus bagi siapa pun, termasuk pejabat daerah.
Habiburokhman, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyatakan telah menghubungi Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto. Ia meminta kepolisian proaktif menindaklanjuti laporan seorang mahasiswi berinisial RWM, 21 tahun.
Di sisi lain, Gerindra menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada Yosef jika dugaan tersebut terbukti. Sanksi yang disebutkan mencakup pemecatan dari keanggotaan partai serta mendorong pemberhentian Yosef dari jabatan bupati.
Habiburokhman minta polisi bekerja tanpa pengistimewaan
Habiburokhman mengatakan penyelidikan perlu dilakukan secara profesional dan transparan. Ia meminta penyidik segera mendalami laporan serta mengumpulkan bukti, sekaligus tidak ragu mengambil langkah hukum apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
“Saya meminta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun,” kata Habiburokhman dalam pernyataan yang dikutip pada Minggu (15/11/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa penahanan dapat dilakukan apabila syarat hukum telah terpenuhi. Menurutnya, jika tuduhan tersebut kelak terbukti, pihak yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan ketika laporan terhadap Yosef tengah ditangani Polda NTT. Habiburokhman menekankan bahwa status terlapor sebagai kepala daerah tidak boleh membuat proses hukum berbeda dari penanganan perkara terhadap warga lain.
Laporan mahasiswi ditangani Ditres PPA dan PPO
Polda NTT membenarkan telah menerima laporan RWM pada Kamis (12/11/2026). Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT dan ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO).
Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra mengatakan penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan. Polisi juga mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan para saksi.
Berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Rabu (11/11/2026) di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Menurut penjelasan awal kepolisian, korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah mendapat informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Di lokasi tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Setelah kejadian, korban disebut menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan. Korban kemudian dijemput dan meninggalkan tempat itu.
Henry menegaskan keterangan tersebut masih harus diuji melalui penyelidikan. Karena itu, rangkaian peristiwa maupun dugaan tindak pidana yang dilaporkan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir. Penyidik masih mendalami informasi yang diterima dan mengumpulkan keterangan untuk mengungkap perkara secara jelas.
Gerindra nyatakan sanksi menunggu pembuktian
Gerindra menyatakan tidak akan memberikan perlindungan politik kepada kader yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Habiburokhman mengatakan partai akan menjatuhkan pemecatan dan mendorong Yosef diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati apabila dugaan tersebut terbukti.
Posisi itu, menurut pernyataan Habiburokhman, berlaku seiring proses hukum yang berjalan. Dengan demikian, penentuan atas dugaan terhadap Yosef tetap bergantung pada penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Polda NTT menyatakan penanganan perkara dilakukan dengan prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepolisian juga menyebut perlindungan hak korban sebagai perhatian dalam proses tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Perkembangan penyelidikan akan menjadi penentu langkah berikutnya, baik dalam proses hukum maupun sikap partai terhadap kadernya. Publik kini menunggu penanganan yang terbuka dan berlandaskan bukti, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat maupun asas praduga tak bersalah.
