Dasco: Data Pendidikan Caleg DPR Bisa Dilihat di KPU

Sufmi Dasco Ahmad menyebut data pendidikan calon anggota DPR tersedia di KPU. Sementara itu, petisi meminta ijazah legislator dibuka dan diverifikasi ulang.

dasco-data-pendidikan-caleg-dpr-bisa-dilihat-di-kpu

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi desakan agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka dan diverifikasi. Ia mengatakan data pendidikan yang diserahkan saat pencalonan anggota legislatif tersedia di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga dapat dilihat masyarakat.

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” kata Dasco di kompleks parlemen, Selasa (17/11).

Desakan tersebut ramai dibicarakan setelah muncul polemik mengenai ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Petisi yang meminta keterbukaan dan verifikasi ijazah anggota DPR juga beredar di media sosial dan laman Change.org.

Dasco menyebut data pencalonan tersedia di KPU

Dasco merujuk pada informasi yang diserahkan para calon anggota legislatif ketika mengikuti proses pencalonan. Menurut dia, data tersebut dapat dilihat melalui KPU. Pernyataannya menjadi tanggapan atas tuntutan agar latar belakang pendidikan para legislator diperiksa dan dibuka kepada publik.

Namun, dalam keterangannya, Dasco tidak merinci bentuk dokumen yang tersedia di laman KPU ataupun menyebut adanya proses pemeriksaan ulang terhadap ijazah para anggota DPR. Ia menekankan bahwa informasi mengenai calon legislatif pada masa pencalonan telah tersedia untuk dilihat.

Perbedaan antara keterbukaan data pencalonan dan verifikasi keabsahan ijazah menjadi pokok tuntutan dalam petisi. Permintaan agar informasi dapat dilihat publik tidak serta-merta menjawab usulan untuk mengaudit keaslian dokumen pendidikan para legislator. Petisi itu secara khusus meminta adanya pemeriksaan ulang yang transparan dan independen.

Petisi meminta keterbukaan dan pemeriksaan ulang

Petisi di Change.org tersebut diinisiasi Farida Octavia. Hingga pukul 12.06 WIB pada Selasa (17/11), petisi itu telah memperoleh 21.600 tanda tangan. Farida menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sedang berada pada titik krusial.

“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulis Farida dalam petisinya.

Petisi itu memuat tiga tuntutan. Pertama, pimpinan DPR diminta membuka rekam jejak dan dokumen pendidikan anggota DPR RI kepada publik, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi atau gelar akademik.

Kedua, Farida meminta KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Ketiga, para anggota DPR diminta secara sukarela membuka ijazah mereka sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat.

Ketiga poin tersebut menempatkan tuntutan bukan hanya pada ketersediaan informasi pencalonan, tetapi juga pada pemeriksaan dokumen dan kesediaan legislator membuka bukti pendidikan mereka. Dalam petisi, keterbukaan itu dikaitkan dengan hak publik untuk mengetahui kualifikasi orang-orang yang membuat kebijakan dan undang-undang.

Polemik ijazah menguji kepercayaan publik

Desakan membuka ijazah anggota DPR muncul tidak lama setelah pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden, yang disebut berkaitan dengan polemik ijazah SMA. Situasi tersebut mendorong perhatian masyarakat meluas dari dokumen pendidikan seorang pejabat ke latar belakang pendidikan para legislator.

Respons Dasco sejauh ini mengarahkan masyarakat pada data pencalonan yang tersedia di KPU. Sementara itu, petisi meminta langkah lebih jauh berupa verifikasi ulang dan pembukaan dokumen oleh anggota DPR. Dua hal tersebut merupakan tuntutan yang berbeda, meskipun sama-sama berkaitan dengan transparansi pendidikan pejabat publik.

Perdebatan berikutnya akan bergantung pada penjelasan lebih rinci mengenai informasi pendidikan yang bisa diakses melalui KPU serta ada atau tidaknya mekanisme pemeriksaan ulang seperti yang diminta pemrakarsa petisi. Bagi publik, kejelasan mengenai jenis data yang tersedia dan cara mengecek keabsahannya dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap lembaga perwakilan.

Pantaunusantara