Lukman Pura Kembali Pimpin RSUDAM, Imam Ghozali Diganti
Lukman Pura kembali dipercaya memimpin RSUD Abdul Moeloek setelah Imam Ghozali diganti. Pemprov Lampung menyebut penempatan Imam masih menunggu proses kepegawaian.
dr. Lukman Pura kembali memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung setelah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengganti dr. Imam Ghozali dari jabatan direktur, Selasa, 6 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyatakan penunjukan Lukman dilakukan melalui proses kepegawaian, termasuk uji kompetensi dan evaluasi.
Perubahan jabatan itu ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji pejabat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Telukbetung, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam keterangan setelah pelantikan, Marindo memastikan posisi Direktur RSUDAM dipercayakan kepada Lukman berdasarkan surat keputusan gubernur.
Sementara itu, penempatan Imam setelah tidak lagi memimpin rumah sakit tersebut belum diumumkan. Marindo mengatakan masih ada tahapan kepegawaian yang harus dilalui sebelum keputusan mengenai posisi berikutnya ditetapkan.
Penempatan Imam Ghozali belum diputuskan
Nama Imam sebelumnya dikaitkan dengan kemungkinan penugasan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Namun, informasi tersebut belum menjadi keputusan resmi. Marindo tidak memastikan posisi itu dan meminta agar proses penempatan ditunggu hingga seluruh tahapan selesai.
Ia juga menepis anggapan bahwa pergantian direktur tersebut dilakukan karena kabar Imam akan ditempatkan di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk di BPJS. Menurut Marindo, mutasi yang berlangsung merupakan bagian dari proses kepegawaian dan berpedoman pada regulasi.
“Ini semua murni bagian dari proses kepegawaian. Sejak awal saya pastikan bahwa regulasi kepegawaian adalah dasar dan pedoman kita,” kata Marindo.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lampung Rendi Reswandi juga menyebut proses yang berjalan masih merupakan proses kepegawaian bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi. Marindo menambahkan bahwa mutasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan hasil penilaian dalam penempatan pejabat.
Keterangan pemerintah ini memberi batas yang jelas antara keputusan yang telah ditetapkan dan kabar mengenai jabatan Imam berikutnya. Hingga pengumuman disampaikan, Lukman telah dipercaya memimpin RSUDAM, sedangkan posisi baru Imam masih menunggu proses lanjutan.
Lukman kembali ke rumah sakit yang pernah dipimpinnya
Lukman bukan orang baru di RSUDAM. Sebelum Imam menjabat direktur, ia pernah memimpin rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung tersebut. Pergantian pada 6 Oktober ini dengan demikian mengembalikan Lukman ke posisi yang sebelumnya pernah ia emban.
Dalam laporan awal mengenai pergantian, Lukman disebut menerima amanah untuk membenahi rumah sakit. Keterangan resmi yang disampaikan Sekdaprov kemudian memastikan ia ditetapkan sebagai Direktur RSUDAM melalui surat keputusan gubernur. Pemprov juga telah melakukan uji kompetensi untuk pengisian jabatan direktur ke depan.
Penunjukan tersebut berlangsung bersamaan dengan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Pemprov Lampung. Sebelumnya, pada 30 September 2026, dr. Djohan Lius dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Rangkaian mutasi ini memperlihatkan adanya penataan sejumlah posisi strategis di pemerintahan provinsi.
Menurut pemberitaan yang mengiringi pergantian, Lukman akan kembali menjalankan tugas di RSUDAM hingga memasuki masa pensiun pada awal Desember. Namun, keterangan resmi yang dikutip dalam laporan mengenai pelantikan tidak merinci batas waktu penugasannya. Yang telah dikonfirmasi pemerintah adalah penunjukannya sebagai direktur.
Sorotan terhadap pelayanan dan pengelolaan anggaran
Perubahan kepemimpinan RSUDAM terjadi setelah rumah sakit itu mendapat sorotan publik. Laporan Inilampung menyebut sejumlah persoalan yang muncul pada masa kepemimpinan Imam, antara lain pelayanan, pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang disebut belum sesuai ketentuan, serta pemotongan PPh Pasal 21 bagi 47 dokter mitra.
Laporan yang sama juga mengangkat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung terkait sejumlah realisasi proyek. Di antaranya pengadaan genset yang disebut menghabiskan anggaran hampir Rp1 miliar dan pekerjaan pengembangan instalasi listrik jaringan elektrikal dengan kekurangan volume sekitar Rp625 juta.
Catatan tersebut merupakan bagian dari laporan media mengenai sorotan terhadap RSUDAM, bukan penjelasan resmi pemerintah sebagai alasan pergantian direktur. Marindo menegaskan dasar mutasi adalah proses kepegawaian, kebutuhan organisasi, dan penilaian penempatan pejabat. Karena itu, tidak ada keterangan resmi yang menghubungkan temuan atau kritik tersebut secara langsung dengan keputusan mengganti Imam.
Dengan kepemimpinan baru, perhatian berikutnya tertuju pada pengelolaan dan pelayanan RSUDAM, sementara nasib penempatan Imam masih menunggu keputusan. Pemerintah provinsi belum merinci tahapan yang harus dilalui maupun kapan posisi tersebut akan diumumkan. Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana penataan pejabat ini berjalan dan apa yang dilakukan untuk menjawab sorotan terhadap rumah sakit daerah itu.
