Imam Ghozali Tak Lagi Pimpin RSUD Abdul Moeloek
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengganti Imam Ghozali dari jabatan Direktur RSUD Abdul Moeloek. Lukman Pura disebut kembali bertugas sebagai Plt direktur.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengganti dr. Imam Ghozali dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Selasa, 6 Oktober 2026. Perubahan pimpinan itu ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan di Rupatama Kantor Gubernur Lampung, Telukbetung, sekitar pukul 14.00 WIB.
Imam belum genap dua tahun memimpin rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung tersebut. Dalam pemberitaan yang beredar, dr. Lukman Pura disebut kembali bertugas di RSUDAM sebagai pelaksana tugas (Plt) direktur. Lukman sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit itu.
Informasi mengenai pergantian tersebut muncul menjelang agenda mutasi pejabat eselon II Pemprov Lampung. Sebelum pelantikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lampung Rendi Riswandi membenarkan adanya mutasi dan pelantikan, tetapi mengatakan belum mengetahui kepastian soal posisi Imam. Kepastian pergantian kemudian diberitakan setelah prosesi pelantikan berlangsung.
Lukman Pura kembali bertugas di RSUDAM
Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bernomor 400.14.1/3468/VI 04/2026, tertanggal 5 Oktober 2026, menjadi salah satu dasar yang disebut dalam pemberitaan mengenai prosesi pergantian jabatan. Pelantikan berlangsung di kantor gubernur pada hari berikutnya.
Lukman Pura disebut mendapat amanah untuk menertibkan dan membenahi rumah sakit tersebut. Ia diperkirakan menjalankan tugas hingga awal Desember, saat memasuki masa pensiun. Pemerintah Provinsi Lampung juga dikabarkan telah mengadakan uji kompetensi untuk menentukan direktur RSUDAM selanjutnya.
Adapun kabar bahwa Imam akan ditempatkan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia belum disebut sebagai penetapan resmi. Posisi itu sebelumnya diisi Lukman Pura. Karena itu, penempatan Imam setelah tak lagi memimpin RSUDAM masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah provinsi.
RSUDAM sebelumnya menjadi sorotan
Pergantian direktur berlangsung ketika RSUDAM mendapat perhatian publik terkait sejumlah persoalan. Pemberitaan menyebut sorotan mencakup pelayanan rumah sakit serta pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang dinilai belum sesuai ketentuan. Isu lain yang disebut adalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi 47 dokter mitra.
Di bidang pengadaan dan pekerjaan, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung juga disebut menemukan persoalan pada sejumlah realisasi proyek. Pemberitaan mengaitkan temuan itu dengan pengadaan genset yang nilainya hampir Rp1 miliar serta kekurangan volume pada pekerjaan pengembangan instalasi listrik jaringan elektrikal senilai sekitar Rp625 juta.
Rincian tersebut merupakan isu yang dilaporkan media terkait pengelolaan RSUDAM. Bahan informasi yang tersedia tidak menjelaskan tanggapan Imam maupun rincian tindak lanjut pemerintah provinsi atas setiap temuan. Karena itu, persoalan-persoalan tersebut perlu dipahami sebagai konteks yang menyertai pergantian, bukan sebagai penjelasan resmi mengenai alasan keputusan gubernur.
Penentuan direktur definitif masih menunggu
Jabatan Plt yang disebut diemban Lukman membuat masa transisi kepemimpinan RSUDAM menjadi perhatian berikutnya. Pemerintah provinsi telah melakukan uji kompetensi untuk jabatan direktur, tetapi hasil maupun nama calon yang akan mengisi posisi definitif belum disampaikan dalam informasi yang tersedia.
RSUDAM merupakan rumah sakit milik Pemprov Lampung yang menjadi rujukan utama di provinsi tersebut. Pergantian pimpinan karena itu berlangsung di tengah harapan agar pelayanan dan tata kelola rumah sakit semakin baik. Langkah pembenahan berikutnya, termasuk kejelasan direktur definitif dan tindak lanjut atas persoalan yang disorot, akan menjadi ukuran penting bagi warga yang bergantung pada layanan RSUDAM.
