Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Jalan Terakhir
Surya Paloh menyatakan pemakzulan Gibran dapat ditempuh jika syarat konstitusional terpenuhi dan tak ada alternatif lain. Ia menyebut situasi itu tragis.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat ditempuh jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif penyelesaian lain. Namun, Paloh menilai munculnya wacana tersebut sebagai situasi yang memprihatinkan dan tragis bagi bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Paloh pada Minggu (8/11/2026), saat menanggapi polemik ijazah Gibran dan kemungkinan langkah politik di DPR. Ia menegaskan, NasDem tidak serta-merta menyambut gembira kemungkinan pemakzulan wakil presiden yang masih menjabat.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” kata Paloh. Ia juga membuka ruang untuk mempertimbangkan pilihan lain jika memang tersedia.
NasDem minta opsi lain tetap dipertimbangkan
Dalam keterangannya, Paloh menempatkan pemakzulan sebagai pilihan yang bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat serta ada tidaknya jalan penyelesaian lain. Menurut dia, jika masih terdapat alternatif, pilihan tersebut patut dipikirkan. Sikap itu, kata Paloh, berkaitan dengan kepentingan menjaga suasana kebatinan masyarakat.
“Bagi NasDem itu, dia ingin menempatkan kepentingan suasana kebatinan bagi seluruh komponen elemen masyarakat bisa terjaga secara baik,” ujarnya. Paloh mengingatkan agar situasi politik tidak terus-menerus membuat masyarakat merasakan kesedihan dan ketegangan di antara sesama.
Ia menyebut polemik yang menyangkut Gibran sebagai persoalan yang semestinya menimbulkan keprihatinan, bukan kegembiraan. Presiden Prabowo Subianto dan Gibran, menurut Paloh, memperoleh mandat untuk memimpin negara melalui Pemilu 2024 hingga 2029.
Paloh menilai situasi ini terasa menyedihkan karena pemerintahan baru berjalan sekitar dua tahun, sementara masa kepemimpinan masih menyisakan kurang lebih tiga tahun. “Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan,” katanya, seraya mengingatkan bahwa bangsa tidak seharusnya bergembira atas kesulitan yang dihadapi sesama.
Polemik ijazah Gibran berawal dari putusan MA dan MK
Wacana pemakzulan menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, dalam sidang pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Persyaratan pendidikan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.
Keputusan politik berada di tengah perdebatan
MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran kepada parlemen. Setelah itu, sejumlah wakil rakyat di Senayan mulai berkonsolidasi untuk menjajaki wacana pemakzulan. Paloh tidak menyebut langkah konkret yang akan diambil NasDem, tetapi menekankan bahwa syarat konstitusional dan kemungkinan solusi lain harus menjadi pertimbangan.
Ia juga menyebut rencana pemakzulan terhadap wakil presiden yang masih aktif sebagai sesuatu yang tragis. “Ini barangkali musibah bagi kita semua. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif, tiba-tiba wakil presiden harus ada rencana pemakzulan,” kata Paloh.
Polemik ini menempatkan persoalan hukum dan pertimbangan politik dalam satu perdebatan yang belum selesai. Bagi Paloh, keputusan apa pun perlu memperhitungkan dampaknya terhadap persatuan dan suasana masyarakat. Perkembangan pembahasan di parlemen akan menjadi salah satu hal yang menentukan arah penyelesaian berikutnya.
