ABRI Sampaikan Lima Tuntutan, Soroti Pemakzulan Gibran

Aksi Rakyat Bela Indonesia menyampaikan lima tuntutan, termasuk desakan menindaklanjuti putusan MK dan MA dalam persoalan hukum yang menjadi dasar aspirasi pemakzulan Gibran.

abri-lima-tuntutan-pemakzulan-gibran

Ratusan peserta Aksi Rakyat Bela Indonesia (ABRI) menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2026. Salah satu sorotan mereka ialah penyelesaian persoalan hukum yang menjadi dasar aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi itu digagas sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam. Peserta berkumpul di lapangan samping masjid sejak pagi, membawa bendera Merah Putih dan bendera sejumlah ormas, termasuk Syarikat Islam. Bendera hitam One Piece juga terlihat di antara atribut yang dibawa massa.

Ketua Pembina ABRI, Jimly Asshiddiqie, menyebut aksi tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi terkait perkembangan keadaan bangsa. Menurut dia, gagasan kegiatan bermula dari inisiatif sejumlah pimpinan ormas yang menemuinya pada Jumat, 6 November 2026. Pertemuan itu kemudian berujung pada kesepakatan menggelar aksi.

Jimly mengatakan aspirasi yang disampaikan peserta perlu disalurkan sebagaimana mestinya. Ia menilai kelima tuntutan tersebut sama-sama penting dan patut menjadi perhatian para pemimpin partai politik, terutama delapan partai yang berada di DPR dan memiliki peran dalam menentukan keputusan politik nasional.

Lima tuntutan ABRI dan sorotan terhadap Gibran

Dalam orasinya, penggagas aksi Bachtiar Nasir menyerukan persatuan rakyat untuk membela Indonesia. Ia menyampaikan bahwa lima tuntutan itu diarahkan pada sejumlah persoalan yang dinilai mengancam kedaulatan dan masa depan negara. Namun, keterangan yang tersedia merinci beberapa seruan, bukan keseluruhan daftar tuntutan secara berurutan.

Seruan pertama ialah rakyat bersatu membela Indonesia. Bachtiar mengaitkannya dengan persoalan yang, menurut pandangannya, dapat mengancam keutuhan dan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga menegaskan semangat perjuangan tidak semestinya surut di tengah berbagai tantangan.

Tuntutan berikutnya menyerukan perlawanan terhadap pihak yang disebut Bachtiar sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Dalam orasinya, ia menyinggung dugaan penyalahgunaan kewenangan serta penyadapan yang disebutnya menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Pernyataan itu merupakan tudingan yang disampaikan dalam aksi, bukan kesimpulan mengenai pihak atau peristiwa tertentu.

Bachtiar juga mengajak peserta melawan oligarki dan penguasaan aset-aset negara. Ia menegaskan kekayaan negara tidak semestinya dikuasai segelintir kelompok. Seruan tersebut menjadi bagian dari kritik yang disampaikannya mengenai kedaulatan negara dan pengelolaan aset.

Isu Gibran mencuat dalam tuntutan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Aksi itu mendesak agar persoalan hukum yang menjadi dasar aspirasi pemakzulan wakil presiden tersebut diselesaikan. Jimly secara khusus menyoroti perlunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan.

Jimly ingatkan dampak pada stabilitas pemerintahan

Jimly meminta persoalan yang berkembang tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia mengingatkan, polemik berkepanjangan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dalam tiga tahun ke depan. Menurut dia, tindak lanjut atas putusan MK dan MA dapat menjadi pijakan untuk mencari penyelesaian.

Ia juga menilai tuntutan terkait putusan dua lembaga peradilan itu perlu disampaikan lebih tegas. Dalam keterangannya seusai aksi, Jimly menyebut rumusan poin tersebut masih terlalu halus. Inti yang ingin ditekankan, kata dia, ialah agar keputusan MK dan MA digunakan sebagai dasar bagi DPR dalam merespons persoalan yang menyangkut Gibran.

Seruan itu menempatkan DPR dan para pimpinan partai politik sebagai pihak yang diharapkan memberi perhatian pada aspirasi massa. Namun, bahan keterangan aksi tidak memuat tanggapan pemerintah, DPR, maupun pihak yang disebut dalam tuntutan. Karena itu, dorongan pemakzulan tersebut masih tercatat sebagai aspirasi peserta aksi, bukan keputusan politik atau proses yang telah dipastikan berjalan.

Aksi ABRI memperlihatkan beragam isu—mulai dari kedaulatan dan pengelolaan aset hingga penegakan hukum—bertemu dalam satu ruang aspirasi. Kelanjutan tuntutan itu akan bergantung pada respons lembaga terkait serta bagaimana putusan pengadilan dan mekanisme politik dibahas secara terbuka. Bagi para penggagas, penyelesaian yang berpijak pada hukum penting agar polemik tidak terus berlarut dan mengusik stabilitas pemerintahan.

Pantaunusantara