Netanyahu Diduga Terlibat Penangkapan Aktivis Partai Arab
Laporan investigasi Channel 12 menyebut kantor Netanyahu menyampaikan informasi yang mendahului penangkapan tiga aktivis Ra’am pada hari pemilihan. Permintaan penyadapan lima anggota Knesset Arab juga ditolak jaksa agung.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut memerintahkan para ajudan dan stafnya menyadap serta menangkap tokoh Partai United Arab List (Ra’am) pada hari pemilihan umum Israel, 27 Oktober. Dugaan itu muncul dalam laporan investigasi Channel 12 yang mengungkap adanya komunikasi dari kantor perdana menteri kepada kepolisian sebelum tiga aktivis ditangkap.
Menurut laporan tersebut, kepala staf Netanyahu, Ido Norden, menghubungi kantor komisaris polisi pada malam menjelang pemungutan suara. Ia menyampaikan informasi mengenai aktivitas tiga aktivis Ra’am di Israel bagian selatan, lalu mengarahkan polisi kepada seseorang yang disebut memiliki informasi intelijen terkait.
Investigasi itu menyebut informasi tersebut menjadi salah satu dasar kepolisian melakukan penangkapan pada hari pemilihan. Namun, tuduhan yang disampaikan sumber tersebut belakangan dinilai tidak didukung bukti kuat. Laporan Channel 12 juga menyoroti bahwa tindakan aparat berlangsung tanpa surat perintah penggeledahan maupun penangkapan.
Informasi dari kantor Netanyahu menjadi perhatian
Sumber yang dirujuk Norden, menurut laporan investigasi, merupakan mantan pegawai Kantor Perdana Menteri yang memiliki kedekatan dengan Yossi Shelley. Shelley saat itu menjabat direktur jenderal di kantor tersebut. Identitas dan informasi dari sumber itu kemudian menjadi bagian penting dalam rangkaian komunikasi yang berujung pada tindakan polisi.
Pada malam yang sama, kepolisian memasukkan informasi itu ke dalam sistem intelijennya. Laporan tersebut menyatakan bahwa informasi dan keluhan dari kantor Netanyahu menjadi landasan bagi penangkapan yang dilakukan ketika pemilih memberikan suara.
Sekitar 14 petugas mendatangi rumah tiga aktivis Ra’am. Mereka menggerebek tempat tinggal para aktivis tanpa surat perintah penggeledahan. Investigasi juga menyatakan tidak ada surat perintah penangkapan dalam operasi tersebut.
Salah satu orang yang ditangkap adalah Sayaf Abu Riash, aktivis Ra’am yang juga berprofesi sebagai dokter di Israel. Polisi menduga para aktivis membawa uang tunai dalam jumlah besar dan voucer Ra’am. Dugaan aparat, uang dan voucer itu akan digunakan untuk memengaruhi pemilih serta mengamankan dukungan dalam pemungutan suara.
Namun, menurut laporan Channel 12, tuduhan terhadap para aktivis tersebut tidak ditopang bukti kuat. Perbedaan antara dugaan awal polisi dan kekuatan bukti yang ditemukan menjadi salah satu sorotan dalam penyelidikan terhadap keterlibatan kantor perdana menteri.
Tuduhan penangkapan disampaikan saat pemilu
Investigasi itu juga menyebut Netanyahu segera memublikasikan tuduhan terhadap para aktivis dan mengulanginya sepanjang hari pemilihan. Sikap tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa kantor perdana menteri turut memicu perkara yang kemudian dipakai dalam kampanye politik.
Menurut laporan itu, isu tersebut digunakan untuk menguatkan klaim bahwa pihak Arab sedang berupaya mencuri hasil pemilihan. Dengan demikian, tindakan polisi terhadap aktivis Ra’am tidak hanya dipersoalkan dari sisi prosedur, tetapi juga karena terjadi di tengah kontestasi politik dan berkaitan dengan tuduhan terhadap kelompok Arab.
Laporan Channel 12 tidak menyajikan dugaan itu sebagai kesimpulan bahwa Netanyahu terbukti memerintahkan penangkapan. Namun, rangkaian komunikasi yang disebut terjadi sebelum operasi, serta publikasi tuduhan oleh Netanyahu pada hari pemungutan suara, mendorong pertanyaan mengenai kemungkinan campur tangan kepentingan politik dalam penegakan hukum.
Permintaan penyadapan anggota Knesset ditolak
Dalam bagian terpisah, investigasi tersebut mengungkap bahwa kepala Shin Bet, David Zini, meminta izin pada hari pemilihan untuk menyadap telepon lima anggota Knesset dari kalangan Arab. Zini disebut mengajukan permintaan itu dengan alasan adanya dugaan campur tangan asing dalam pemilu.
Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak permintaan tersebut dan menghentikannya pada saat-saat terakhir. Menurut laporan investigasi, otoritas yudisial tidak menemukan bukti konkret tentang campur tangan asing yang dapat mengancam integritas pemilihan.
Seorang pejabat senior penegak hukum yang mengetahui perkara itu memperingatkan bahwa praktik semacam ini dapat merusak pemilihan mendatang. Ia mengatakan perkembangan tersebut membuatnya yakin bahwa “tidak akan ada lagi pemilihan yang adil di sini”. Pernyataan itu merujuk pada kekhawatiran bahwa kepolisian dan Shin Bet, secara sadar maupun tidak, dapat digunakan untuk melayani kepentingan politik.
Rangkaian dugaan ini menempatkan independensi aparat dan perlindungan proses demokrasi sebagai persoalan utama. Penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan diperlukan untuk memperjelas bagaimana informasi awal diperoleh, dasar tindakan kepolisian, serta alasan permintaan penyadapan diajukan.
