Dana Pesangon, Partai Buruh Dorong Danantara Jadi Pengelola

Partai Buruh mengusulkan Danantara mengelola dana cadangan pesangon karena dinilai paling cepat diterapkan. Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelolanya.

dana-pesangon-partai-buruh-dorong-danantara-jadi-pengelola

Partai Buruh mendorong pemerintah menunjuk BPI Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai Danantara menjadi pilihan yang paling cepat dijalankan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan atau pembentukan lembaga baru.

Usulan itu muncul setelah dana cadangan pesangon diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, hingga Senin, 16 November 2026, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Said juga membantah kabar bahwa Danantara telah ditunjuk sebagai pengelola tunggal.

Danantara dinilai paling mudah diterapkan

Said mengatakan ada tiga pilihan yang dapat dipertimbangkan pemerintah: Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, atau lembaga pengelola baru. Dari ketiganya, ia berpandangan penggunaan lembaga yang sudah ada akan lebih praktis dan tidak memerlukan perubahan undang-undang maupun biaya untuk membangun institusi baru.

“Paling mungkin Danantara,” ujar Said dalam konferensi pers daring, Senin. Menurut dia, pengelolaan dana melalui BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya memungkinkan, tetapi membutuhkan langkah hukum yang lebih panjang.

BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengelola lima program jaminan sosial utama. Untuk menambahkan dana cadangan pesangon, pemerintah dan DPR perlu merevisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang BPJS. Said juga menyebut skema pesangon memiliki karakter berbeda karena merupakan kewajiban pengusaha dan membutuhkan mekanisme iuran tersendiri di luar pembukuan perusahaan.

Pilihan membentuk lembaga baru, kata dia, berpotensi menyita anggaran dan waktu. Pemerintah perlu menyiapkan biaya awal serta merekrut tenaga kerja hingga tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, Said menilai lebih efisien apabila pengelolaan dipercayakan kepada lembaga yang telah tersedia.

Keputusan pemerintah masih ditunggu

Meski mengusulkan Danantara, Said menegaskan pandangannya bukan keputusan resmi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Penunjukan resmi, termasuk aturan teknis pelaksanaan program, masih menunggu keputusan pemerintah dan peraturan pemerintah (PP).

Said menyatakan pekerja tidak perlu khawatir apabila Danantara kelak dipilih. Ia berpendapat negara tetap menjadi penjamin utama jika terjadi krisis ekonomi atau bencana besar yang berdampak pada pengelolaan dana. Dalam pandangannya, hal terpenting adalah dana dikelola dengan jaminan negara, bukan diserahkan kepada pihak swasta.

Besarnya dana dan jumlah pekerja yang berpotensi tercakup membuat kepastian pengelolaan menjadi perhatian. Karena itu, penunjukan lembaga dan ketentuan teknis melalui PP akan menentukan bagaimana iuran dihimpun, dicatat, dan digunakan untuk memenuhi hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

KSPI menilai iuran bisa meringankan perusahaan

Di sisi lain, Said menilai dana cadangan pesangon tidak semestinya dipandang sebagai beban baru bagi pengusaha. Kewajiban membayar pesangon, menurut dia, telah lama diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan dan standar akuntansi perusahaan. Skema pencadangan justru memungkinkan kewajiban itu dibayar bertahap, bukan sekaligus ketika PHK terjadi.

“Sekarang justru pemerintah ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat nanti saat terjadi PHK. Caranya apa? Kamu cicil,” kata Said. Ia menyebut skema tersebut dapat memberi kepastian kepada pekerja sekaligus mengurangi risiko perusahaan harus menyediakan uang tunai dalam jumlah besar atau berutang ke bank saat melakukan efisiensi.

Menurut Said, ketentuan dana cadangan pesangon tidak berlaku bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia juga mengusulkan batas atas upah atau ceiling wages sebagai dasar penghitungan iuran. Salah satu contoh yang disampaikan ialah batas sebesar tiga kali nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), agar iuran untuk pekerja bergaji tinggi tetap proporsional.

Apabila pesangon yang menjadi hak manajer atau direksi melebihi nilai yang terkumpul berdasarkan batas iuran, selisihnya tetap dibayar langsung oleh perusahaan. Ketentuan serupa berlaku jika perusahaan dan serikat pekerja menyepakati pesangon lebih besar melalui perjanjian kerja bersama.

Said mengingatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban penyetoran setelah aturan teknis diterbitkan. Ia menyebut sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh dapat berupa teguran administratif hingga penutupan izin usaha. Pengusaha yang lalai membayar iuran dan kemudian tidak memenuhi hak pesangon pekerja juga, menurutnya, dapat menghadapi ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Rincian aturan pelaksanaan dan penunjukan pengelola masih menjadi tahap penting berikutnya. Kejelasan mengenai batas iuran, perlindungan dana, serta tanggung jawab negara dan perusahaan akan menentukan apakah skema ini benar-benar memberi kepastian bagi pekerja tanpa mengganggu kelangsungan usaha.

Pantaunusantara