BGN Aktifkan 953 SPPG, Jangkau 1,5 Juta Penerima MBG

BGN mengaktifkan 953 SPPG baru di 34 provinsi yang diproyeksikan melayani sekitar 1,5 juta penerima manfaat MBG. Dapur diprioritaskan untuk wilayah 3T dan kelompok rentan.

bgn-aktifkan-953-sppg-jangkau-15-juta-penerima-mbg

Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di 34 provinsi pada November 2026. Penambahan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diproyeksikan memperluas layanan bagi sekitar 1,5 juta penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan aktivasi dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan setiap dapur dan kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya. Karena itu, penambahan jumlah SPPG tidak hanya ditujukan untuk memperluas cakupan program.

“Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat,” kata Agustina di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Kesiapan dapur MBG menjadi pertimbangan

BGN menjadikan kesiapan operasional sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum sebuah SPPG mulai melayani penerima manfaat. Pemeriksaan mencakup kelengkapan fasilitas pendukung dan ketersediaan sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan.

Menurut Agustina, dapur yang diaktifkan harus mampu membuktikan kesiapan infrastruktur sekaligus personelnya. Keduanya diperlukan agar proses produksi dan penyaluran makanan dapat berjalan sesuai tata kelola keamanan pangan.

“Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran MBG sesuai tata kelola keamanan pangan,” ujarnya.

Persyaratan higiene dan sanitasi juga menjadi bagian dari penilaian. Setiap SPPG yang diaktifkan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi salah satu syarat untuk memastikan kelayakan lingkungan pengolahan makanan.

Wilayah 3T dan kelompok rentan diprioritaskan

Perluasan layanan diarahkan antara lain ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. BGN juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan gizi masyarakat setempat dalam menentukan sasaran layanan.

Kelompok yang diprioritaskan mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren. Dengan arah tersebut, penambahan dapur diharapkan memperluas jangkauan MBG sekaligus menyasar masyarakat yang dinilai membutuhkan perhatian gizi.

Aktivasi 953 SPPG pada November ini melanjutkan langkah BGN pada Oktober 2026. Saat itu, BGN menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi. Seluruhnya berada di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

BGN merencanakan aktivasi SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya. Rencana tersebut menjadi bagian dari perluasan layanan yang dilakukan secara bertahap, dengan kesiapan dapur dan kebutuhan di wilayah sasaran tetap menjadi pertimbangan.

Aktivasi melalui sistem resmi

BGN mengingatkan calon mitra dan masyarakat agar mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan aktivasi berlangsung melalui sistem, sehingga tidak ada pembayaran atau imbalan yang perlu diberikan kepada pihak mana pun.

Agustina menegaskan tidak ada pihak yang berwenang meminta uang dengan mengatasnamakan BGN dalam proses pembukaan SPPG. Masyarakat yang menemukan permintaan semacam itu diminta menyimpan bukti dan melaporkannya kepada pihak berwajib.

“Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan,” kata Agustina.

Dengan bertambahnya dapur MBG, perhatian berikutnya tertuju pada konsistensi kesiapan operasional, pemenuhan standar keamanan pangan, dan ketepatan sasaran penerima. Pemantauan terhadap aspek-aspek tersebut akan menentukan apakah perluasan layanan benar-benar menjawab kebutuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.

Pantaunusantara