Iran Kaji Ulang Doktrin Nuklir jika Perang Terulang

Iran membahas kemungkinan mengubah doktrin nuklir jika perang kembali pecah. Pemerintah belum mengambil keputusan, meski desakan publik dan parlemen menguat.

iran-kaji-ulang-doktrin-nuklir-jika-perang-terulang

Iran mulai membahas kemungkinan mengubah doktrin nuklirnya apabila perang kembali pecah. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, mengatakan wacana itu menguat setelah fasilitas nuklir negara tersebut menjadi sasaran serangan. Namun, sampai 1 November 2026, pemerintah belum menetapkan perubahan kebijakan.

Dalam wawancara yang diberitakan Farsnews Agency pada Sabtu, 31 Oktober, Rezaei menyebut sebagian masyarakat mempertanyakan alasan Iran tetap mempertahankan doktrin lama ketika fasilitas nuklirnya diserang. Ia juga mengatakan Iran telah memenuhi kewajiban inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA), termasuk memfasilitasi akses para inspektur.

“Jika perang kembali terjadi, apakah kita akan tetap menggunakan doktrin sebelumnya atau tidak, kini menjadi bahan pembahasan,” kata Rezaei.

Pernyataan itu menandai menguatnya perdebatan, bukan keputusan untuk mengembangkan senjata nuklir. Rezaei menyatakan belum ada keputusan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi maupun kabinet. Ia menyebut kalangan parlemen mulai melakukan persiapan awal, tetapi langkah tersebut juga belum mencerminkan kebijakan resmi negara.

Desakan publik dan parlemen Iran menguat

Tekanan untuk mengevaluasi kebijakan nuklir datang dari sejumlah arah. Dalam laporan Koridor.co.id yang mengutip ANTARA, Rezaei menyebut sekitar 70 persen warga Iran menginginkan peninjauan doktrin. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Rezaei dalam wawancara, bukan pengumuman hasil keputusan pemerintah.

Perdebatan juga muncul di lingkungan politik. Pemimpin Salat Jumat Teheran, Ali Akbari, disebut telah menyuarakan perlunya evaluasi. Sementara itu, anggota parlemen Mahmoud Nabavian mengaku mengusulkan kepada Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei agar mengizinkan pengembangan bom atom.

Nabavian menyampaikan usulan itu melalui unggahan di platform X pada 30 Oktober 2026, setelah menghadiri pertemuan di Kota Qom. Ia menyebut gagasannya mendapat sambutan persetujuan dari peserta pertemuan. Namun, usulan seorang anggota parlemen tidak serta-merta menjadi keputusan pemerintah ataupun Pemimpin Tertinggi.

Selama ini, sikap resmi Teheran bertumpu pada doktrin yang menolak senjata nuklir. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan fatwa mendiang Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, yang melarang penggunaan senjata nuklir. Iran juga berulang kali menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai.

Serangan fasilitas nuklir jadi pemicu perdebatan

Rezaei mengaitkan desakan evaluasi dengan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Menurutnya, masyarakat mempertanyakan mengapa fasilitas tersebut menjadi sasaran meskipun Iran telah menyetujui inspeksi IAEA dan memberikan akses kepada para inspektur. Pertanyaan itu, kata dia, mendorong pembahasan tentang apakah doktrin lama masih akan dipertahankan jika konflik kembali terjadi.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada September 2026, Rezaei sebelumnya mengatakan Iran masih berpegang pada fatwa yang berlaku. Ia juga mengakui tidak mengetahui bagaimana kebijakan akan berkembang pada masa mendatang. Pernyataan terbarunya menunjukkan isu tersebut kini dibicarakan lebih terbuka, tetapi belum menghapus garis kebijakan yang selama ini disampaikan Teheran.

Iran juga mengaitkan pembahasan nuklir dengan haknya mengembangkan teknologi berdasarkan keanggotaan dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Rezaei menyatakan pengakuan atas hak-hak nuklir Iran perlu menjadi prioritas apabila perundingan nuklir kembali berlangsung. Di sisi lain, negara itu masih menghadapi sanksi dan embargo internasional, terutama dari Amerika Serikat.

Belum ada perubahan kebijakan resmi

Dalam keterangan yang sama, Rezaei menyebut serangan terhadap Iran menimbulkan dampak ekonomi dan politik yang meluas. Ia mencontohkan pernyataan sejumlah pemimpin yang mengaitkan persoalan ekonomi atau kenaikan harga bahan bakar dengan perang dan situasi di Selat Hormuz. Namun, ia tidak merinci data yang mendasari penilaian bahwa konflik telah memperkuat posisi strategis Iran.

Rezaei juga mengatakan Iran belum kembali ke pola perundingan sebelumnya dengan Washington dan menunggu tanggapan atas tuntutan yang diajukan Teheran. Pakistan dan Qatar disebut berperan sebagai perantara penyampaian tuntutan. Bagian ini memperlihatkan bahwa perdebatan nuklir berlangsung bersamaan dengan upaya diplomatik, meski belum ada kesepakatan baru yang diumumkan.

Untuk saat ini, batas pentingnya tetap jelas: wacana perubahan doktrin telah muncul, desakan dari sebagian publik dan anggota parlemen terdengar, tetapi pemerintah belum menyatakan kebijakan resmi berubah. Perkembangan pembahasan dan sikap Teheran terhadap inspeksi, NPT, serta kemungkinan perundingan akan menjadi petunjuk penting mengenai arah kebijakan nuklir Iran berikutnya.

Pantaunusantara