Kabid Propam Jateng Berganti Saat Ponpes Diselidiki

Kapolri merotasi Kabid Propam Polda Jateng saat penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo menjadi sorotan. Polri menyebut mutasi sebagai penyegaran organisasi.

kabid-propam-jateng-berganti-saat-ponpes-diselidiki

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi jabatan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Jawa Tengah pada awal November 2026, saat sorotan tertuju pada penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo. Kombes Saiful Anwar dicopot dari jabatan itu dan ditugaskan mengisi posisi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri.

Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi pergantian itu. Kombes Heri Setyawan, yang sebelumnya menjabat Kabagrehabpers Propam Polri, ditunjuk sebagai Kabid Propam Polda Jateng yang baru.

Perubahan jabatan berlangsung ketika pelaksanaan penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran menjadi perhatian publik. Namun, keterangan Polri menyebut mutasi sebagai bagian dari penyegaran dan kesinambungan organisasi. Tidak ada keterangan dalam sumber yang menyatakan pergantian Kabid Propam tersebut merupakan sanksi atas penggeledahan.

Rotasi jabatan dan penugasan baru

Saiful menempati jabatan Kepala Lembaga Konsultasi Profesi Kepolisian (Kalemkonprofpol) sekaligus Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Pengabdian Masyarakat di STIK Lemdiklat Polri. Ia menggantikan Kombes Dhani Kristianto, yang mendapat penugasan sebagai Wakapolda Sumatera Barat.

Dhani mengisi posisi yang ditinggalkan Brigjen Solihin setelah Solihin mendapat penugasan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Rangkaian perpindahan itu menunjukkan bahwa mutasi Kabid Propam Jateng menjadi bagian dari pergantian sejumlah pejabat dalam tubuh Polri.

Isir menjelaskan, rotasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi kepolisian. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, seiring tantangan kepolisian yang terus berkembang.

“Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks,” kata Isir.

Pernyataan itu menjadi penjelasan resmi Polri mengenai pergantian pejabat. Di sisi lain, waktu penerbitan surat telegram berdekatan dengan proses pemeriksaan terkait penggeledahan pesantren. Kedekatan waktu tersebut membuat mutasi dan penanganan perkara sama-sama menjadi perhatian, meski keduanya tidak dinyatakan memiliki hubungan sebab-akibat.

Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satbrimob menggeledah Ponpes Hamalatul Quran pada Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 03.20 WIB. Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026.

Tindakan aparat tersebut disebut menimbulkan keresahan di kalangan santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pesantren. Polri menyatakan keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.

Dalam keterangan lain, Polri menyebut telah memeriksa empat personel terkait penanganan perkara tersebut. Mereka adalah Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena, Kasat Reskrim Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP.

AKBP Andika dan tiga personel lainnya disebut dinonaktifkan setelah pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Pemeriksaan itu berfokus pada dugaan keterlibatan mereka dalam proses penggeledahan pesantren putri di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang berlangsung berdekatan: rotasi Kabid Propam Polda Jateng dan pemeriksaan personel terkait penggeledahan. Polri menyatakan mutasi sebagai penyegaran organisasi, sementara keluhan atas tindakan di pesantren akan diproses melalui mekanisme yang berlaku. Perkembangan pemeriksaan dan penanganan perkara menjadi hal yang perlu dicermati untuk melihat bagaimana kepolisian menindaklanjuti kedua proses tersebut.

Pantaunusantara