Wagub Gorontalo Minta Data HIV/AIDS Lebih Akurat
Wagub Gorontalo Idah Syahidah meminta pencatatan kasus HIV/AIDS diperbarui secara teliti untuk mencegah duplikasi dan mendukung kebijakan yang tepat. Ia juga menyoroti pentingnya pengobatan rutin serta edukasi yang melibatkan tokoh lintas agama.
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie meminta pencatatan dan pelaporan kasus HIV/AIDS dilakukan dengan teliti agar data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Akurasi itu, menurut dia, penting untuk menyusun program, menentukan prioritas penanganan, dan mengambil kebijakan yang tepat.
Pesan tersebut disampaikan Idah saat menghadiri Pertemuan Validasi Data Kasus HIV-IMS Semester II dan Sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) 2.1 di Ballroom Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa, 10 November 2026. Ia hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Anang S. Otoluwa.
Validasi data HIV/AIDS untuk mencegah duplikasi
Idah menyoroti kemungkinan data pasien lama kembali dimasukkan dalam pencatatan terbaru. Ia mengingatkan, pasien yang telah meninggal dunia pun tidak boleh terus dihitung dalam akumulasi kasus karena dapat membuat angka yang dilaporkan menjadi tidak akurat.
“Kalau data kasus HIV bertambah, jangan sampai data-data lama, termasuk mereka yang sudah meninggal, kembali dimasukkan dan terus diakumulasi. Ini bisa menyebabkan data yang kita miliki menjadi tidak akurat,” tegas Idah.
Menurut Idah, pembaruan dan verifikasi data perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ketelitian dalam proses tersebut menjadi dasar agar gambaran kasus yang dimiliki pemerintah tidak menyimpang dari keadaan sebenarnya.
Validitas data juga berpengaruh pada perencanaan program dan penentuan prioritas penanganan. Dengan pencatatan yang lebih cermat, pemerintah dapat menggunakan informasi kasus sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanggulangan HIV/AIDS.
Pertemuan itu sekaligus membahas pembaruan SIHA 2.1. Kegiatan diinisiasi Komisi Penanggulangan AIDS Gorontalo bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, serta melibatkan perwakilan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Keluarga dan KB tingkat provinsi.
Pengobatan rutin dan tantangan stigma
Di luar persoalan data, Idah menyinggung pasien HIV/AIDS yang enggan menjalani pengobatan karena merasa malu dan khawatir terhadap stigma masyarakat. Padahal, pengobatan rutin penting untuk menjaga kesehatan pasien sekaligus menekan risiko penularan.
Ia mengatakan pemerintah telah mendukung pembiayaan obat melalui APBN. Dukungan itu diperlukan karena obat yang dibutuhkan pasien memiliki harga relatif mahal.
“Ketika seseorang dinyatakan HIV positif, kemudian sudah ada pendampingan, tetapi mereka tidak mau berobat karena malu. Padahal, ini bisa ditangani dengan pengobatan rutin. Obatnya juga mendapatkan bantuan dari APBN karena harganya cukup mahal,” ujarnya.
Karena itu, Idah mendorong agar pendampingan dan sosialisasi pencegahan berjalan bersama. Ia meminta edukasi tidak hanya disampaikan oleh petugas kesehatan, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat yang dapat menjangkau lingkungan masing-masing.
Tokoh lintas agama, kata Idah, memiliki peran strategis untuk menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan keagamaan. Pelibatan mereka diharapkan memperluas penyampaian informasi sekaligus membantu masyarakat memahami pentingnya pencegahan dan pengobatan.
Catatan kasus HIV dan AIDS di Gorontalo
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat akumulasi 1.750 kasus HIV/AIDS sejak 2001 hingga 10 November 2026. Angka tersebut terdiri atas 1.057 kasus HIV dan 693 kasus AIDS.
Dalam data yang sama, sepanjang November 2026 hingga periode pelaporan tersebut tercatat tambahan 212 kasus, dengan rincian 144 kasus HIV dan 68 kasus AIDS. Data itu menjadi salah satu bahan yang dibahas dalam pertemuan validasi.
Peserta kegiatan mencakup Dinas Kesehatan kabupaten dan kota serta puskesmas yang menangani layanan HIV/AIDS. Keterlibatan lintas tingkat layanan ini menjadi bagian dari koordinasi pembaruan data yang ditekankan dalam pertemuan.
Ke depan, ketepatan pencatatan perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga pasien tetap terhubung dengan layanan pengobatan. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mendorong edukasi yang melibatkan lebih banyak unsur masyarakat agar pencegahan HIV/AIDS dapat disampaikan secara berkelanjutan.
