Batas PPN UMKM Rp 4,8 Miliar, Ini Penjelasannya
Kementerian UMKM menjelaskan batas omzet Rp 4,8 miliar untuk kewajiban pemungutan PPN. UMKM di bawah batas itu tidak wajib memungut PPN dari konsumen.
Pelaku UMKM dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumen jika telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebaliknya, UMKM yang omzetnya masih di bawah batas tersebut tidak wajib memungut PPN atas barang atau jasa yang dijual.
Penjelasan itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, untuk meluruskan anggapan bahwa semua pedagang kecil harus mengenakan pajak kepada pembeli. Ia menegaskan, kewajiban pemungutan PPN berkaitan dengan status PKP dan batas omzet yang berlaku.
“Kalau UMKM sudah mencapai Rp 4,8 miliar omzetnya, itu mereka otomatis menjadi pemungut pajak, ada PPN. Jadi, setiap barang atau jasa yang dijual itu kena PPN,” kata Temmy di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan. Ia menambahkan, UMKM dengan omzet di bawah angka tersebut tidak wajib memungut PPN.
Siapa yang wajib memungut PPN?
Ambang omzet Rp 4,8 miliar menjadi pembeda utama dalam penjelasan Temmy. Pelaku usaha yang omzetnya mencapai batas itu, menurut dia, menjadi pemungut PPN. Pajak tersebut dikenakan ketika barang atau jasa dijual kepada konsumen.
Karena itu, kewajiban yang dibicarakan bukan berarti setiap usaha mikro, kecil, dan menengah otomatis harus menambahkan PPN pada harga jualnya. Temmy menyebut pelaku UMKM di bawah ambang omzet tidak perlu memungut pajak tersebut. Ia mengingatkan agar penjelasan tentang kewajiban pajak tidak ditafsirkan sebagai aturan yang berlaku sama bagi seluruh pedagang kecil.
Temmy menggunakan contoh tukang cukur untuk menggambarkan perbedaan tersebut. Tukang cukur dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun, menurut dia, wajib memungut PPN dari konsumen. Namun, usaha dengan omzet di bawah batas itu tidak memiliki kewajiban yang sama.
Dalam keterangannya, Temmy menyebut tarif PPN sebesar 12 persen untuk pemungutan oleh usaha yang telah mencapai batas omzet. Penjelasan ini muncul di tengah perbincangan publik tentang pajak yang berpotensi dikenakan kepada berbagai jenis usaha, termasuk jasa yang sehari-hari digunakan masyarakat.
PPN dipungut dari konsumen, bukan beban usaha
Temmy juga menekankan perbedaan antara pihak yang memungut PPN dan pihak yang menanggung pajak tersebut. Menurut dia, PPN dibebankan kepada konsumen, sementara pelaku usaha yang berstatus PKP bertugas memungutnya saat transaksi berlangsung.
Penjelasan itu menjadi penting karena isu pajak pedagang kecil dapat memunculkan kesan bahwa setiap usaha harus menanggung tambahan beban. Temmy menyatakan kewajiban memungut PPN tidak berlaku bagi UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, batas omzet dan status PKP perlu diperhatikan sebelum menyimpulkan bahwa suatu usaha harus mengenakan PPN.
Ia menyebut contoh jasa potong rambut untuk menunjukkan penerapan ketentuan tersebut pada usaha jasa, bukan hanya penjualan barang. Namun, contoh itu tetap merujuk pada syarat omzet yang disampaikan: kewajiban pemungutan muncul ketika usaha mencapai batas Rp 4,8 miliar per tahun.
Transaksi tunai dan sorotan ekonomi tidak tercatat
Perbincangan tentang pemungutan PPN juga berlangsung bersamaan dengan sorotan terhadap banyaknya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyebut sekitar 35–40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat, berdasarkan data Bank Dunia. Nilai aktivitas tersebut, menurut perkiraannya, mencapai Rp 10.000 triliun.
Hashim mencontohkan transaksi jasa yang dibayar tunai tanpa kuitansi. Ia bercerita tentang tukang cukur yang datang ke rumahnya dan tukang pijat bernama Yanti yang bekerja di rumah istrinya. Dalam transaksi itu, kata dia, pembayaran dilakukan tanpa kuitansi dan PPN tidak dipungut.
Hashim menilai contoh seperti itu terjadi dalam banyak transaksi, termasuk di warung tegal dan salon kecantikan. Ia menyebut akumulasi transaksi tunai yang tidak tercatat dapat bernilai sangat besar. Pernyataan tersebut menjadi latar diskusi mengenai pencatatan aktivitas ekonomi, tetapi tidak mengubah penjelasan Temmy mengenai batas kewajiban PPN bagi UMKM.
Bagi konsumen maupun pelaku usaha, membedakan kewajiban memungut PPN dari isu pajak lain menjadi langkah awal agar informasi tidak menimbulkan kekhawatiran yang keliru. Batas omzet Rp 4,8 miliar dan status PKP, sebagaimana dijelaskan Kementerian UMKM, menjadi hal yang perlu dicermati ketika menilai apakah sebuah usaha wajib memungut PPN.
