PPN Digital SPP-TDLN, Apa Bedanya dengan PMSE?
SPP-TDLN bukan pajak baru, melainkan cara berbeda memungut PPN 11 persen atas produk digital luar negeri yang belum dipungut melalui PMSE. DJP memastikan transaksi yang sudah dikenai PPN tidak akan dipungut dua kali.
Pemungutan PPN atas produk digital dari luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan pajak baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan skema yang mulai berlaku pada 25 September 2026 itu mengubah cara pemungutan, bukan objek maupun tarif PPN yang sudah berlaku.
Skema ini melibatkan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai pemungut pajak. Karena itu, konsumen yang bertransaksi menggunakan sistem pembayaran tertentu dapat melihat PPN dikenakan secara otomatis. Namun, kebijakan ini tidak berarti semua transaksi luar negeri atau setiap transfer uang dikenai pajak.
SPP-TDLN melengkapi pemungutan PPN PMSE
Indonesia lebih dahulu menerapkan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada 2020. Dalam mekanisme tersebut, pelaku usaha digital yang ditunjuk memungut PPN dari konsumen, lalu melaporkan dan menyetorkannya kepada DJP.
SPP-TDLN bekerja dengan cara berbeda. DJP menunjuk bank atau lembaga keuangan nonbank sebagai pihak lain pemungut PPN. Penunjukan dilakukan setelah ada konfirmasi dari PT Jalin Pembayaran Nusantara, penyelenggara SPP-TDLN, sebelum pungutan disetorkan ke kas negara.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kebijakan tersebut tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri. Menurut dia, produk digital luar negeri memang sudah menjadi objek PPN; yang berubah adalah mekanisme pemungutannya.
“Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri,” kata Inge dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (9/11/2026).
Produk digital yang menjadi sasaran pungutan
Pada tahap awal, SPP-TDLN diberlakukan melalui enam lembaga: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.
Jika konsumen membeli produk digital luar negeri menggunakan sistem pembayaran yang terhubung dengan skema tersebut, PPN sebesar 11 persen dapat dipungut otomatis. Contoh produk yang disebut DJP meliputi layanan cloud, streaming film, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), dan game online.
Namun, objek SPP-TDLN dibatasi pada produk digital yang belum dipungut melalui mekanisme PMSE. Layanan seperti Netflix, Strava, Google, dan Meta disebut sebagai contoh yang telah masuk dalam pemungutan PMSE, sehingga bukan sasaran pungutan kedua lewat SPP-TDLN.
Mengapa skema pemungutan diperluas?
Menurut Inge, kedua skema sama-sama menyasar objek PPN, tetapi SPP-TDLN menjangkau transaksi di luar cakupan pemungut PMSE. DJP menyebut terdapat sekitar 260 pemungut PMSE yang telah ditunjuk. Di luar itu, masih ada penyedia produk digital luar negeri yang bertransaksi dengan konsumen di Indonesia.
Perbedaan jalur pemungutan ini menjelaskan mengapa muncul istilah “pajak digital” meski PPN PMSE sudah berjalan lebih dulu. Dalam PMSE, penyedia usaha yang memungut pajak. Dalam SPP-TDLN, pemungutan dilakukan melalui lembaga keuangan yang ditunjuk, setelah transaksi dikonfirmasi oleh penyelenggara sistem.
Dengan demikian, keberadaan SPP-TDLN tidak serta-merta membuat seluruh pembayaran lintas negara terkena PPN. Yang menjadi perhatian adalah pembelian produk digital luar negeri yang merupakan objek PPN dan belum dipungut lewat PMSE. Transfer uang saja tidak otomatis menjadi objek pajak berdasarkan penjelasan DJP dalam keterangan tersebut.
DJP pastikan tidak ada pemungutan ganda
DJP juga menyatakan telah menyiapkan mekanisme untuk mencegah satu transaksi dikenai PPN dua kali. Jika suatu pembelian sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE, penyelenggara SPP-TDLN akan menerima informasi agar transaksi itu tidak dipungut kembali.
“Yang sudah dipungut PMSE, dia tidak akan dipungut lagi di SPP-TDLN,” ujar Inge. Kepastian ini penting bagi konsumen yang menggunakan layanan digital lintas negara, terutama ketika metode pembayaran yang dipakai masuk dalam sistem pemungutan baru.
Pelaksanaan skema ini akan bergantung pada pemisahan transaksi yang sudah dipungut melalui PMSE dan yang belum. Bagi konsumen, memeriksa rincian tagihan serta keterangan PPN dari penyedia layanan dapat membantu memahami pungutan yang muncul. DJP menegaskan, tujuan SPP-TDLN adalah memperluas pemungutan PPN atas produk digital yang belum terjangkau, bukan menambah jenis pajak atau mengenakan pajak pada semua transaksi luar negeri.
