Dokter Boyke Minta Pembalut Dibebaskan dari PPN
Dokter Boyke menilai pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan dan meminta pemerintah mempertimbangkan pembebasan PPN. Ia khawatir harga tinggi mendorong pemakaian yang tidak higienis.
Dokter Boyke Dian Nugraha menilai pembalut seharusnya tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Pakar kesehatan reproduksi itu khawatir biaya yang semakin tinggi membuat perempuan mengurangi pengeluaran untuk pembalut, termasuk dengan memperpanjang pemakaiannya meski sudah penuh.
Menurut Boyke, kebiasaan tersebut dapat mengganggu kebersihan organ intim dan meningkatkan risiko infeksi. Ia berpandangan pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan untuk menjaga kesehatan selama menstruasi, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kembali beban pajak atas produk tersebut.
Boyke menyampaikan pandangannya saat dihubungi detikcom. Ia memahami pemerintah memerlukan penerimaan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi menyarankan sumber penerimaan dicari dari produk lain.
Harga pembalut dan risiko kesehatan
Boyke mengingatkan, darah menstruasi yang tertampung pada pembalut dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme apabila pembalut tidak segera diganti. Dalam penjelasannya, ia menyebut kuman, jamur, dan virus berpotensi berkembang di lingkungan tersebut dan memicu infeksi pada organ intim.
Gangguan itu, kata dia, dapat berujung pada sejumlah masalah kesehatan. Boyke menyebut keputihan sebagai salah satu keluhan yang mungkin terjadi. Ia juga mengingatkan risiko gangguan yang lebih serius pada kesehatan reproduksi, termasuk kemandulan dan kanker mulut rahim.
Risiko kebersihan menstruasi, menurut Boyke, perlu diperhatikan terutama ketika seseorang menghemat pemakaian pembalut karena alasan biaya. Perempuan dengan volume darah menstruasi lebih banyak juga mungkin perlu mengganti pembalut lebih sering. Karena itu, ia mengingatkan agar penghematan tidak dilakukan dengan mengabaikan kebersihan.
Ia tidak menganjurkan perempuan terus memakai pembalut yang telah penuh. Boyke menekankan bahwa pembalut perlu diganti sesuai kebutuhan selama menstruasi, bukan dipakai lebih lama semata-mata untuk menekan pengeluaran.
Pembalut dinilai sebagai kebutuhan dasar
Boyke juga menyampaikan kekhawatiran bahwa harga yang semakin mahal dapat mendorong sebagian perempuan beralih menggunakan pembalut bekas karena dianggap lebih murah. Ia menilai pilihan itu sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi.
Baginya, pembalut tidak semestinya diperlakukan seperti barang yang penggunaannya dapat ditunda. Produk tersebut dibutuhkan perempuan untuk menjaga kebersihan organ intim selama menstruasi. Karena itu, menurut Boyke, tambahan biaya yang memberatkan dapat menyulitkan perempuan memenuhi kebutuhan kesehatan dasar.
“Kalau Anda tanya secara jujur, saya mengatakan enggak usah dipajakin lah. Karena buat para wanita, yang namanya pembalut itu hampir sama dengan kebutuhan pokok,” tutur Boyke.
Pernyataan itu muncul di tengah pembahasan mengenai PPN atas pembalut. Boyke meminta agar kebutuhan menstruasi tersebut dipertimbangkan secara berbeda karena berkaitan langsung dengan kesehatan perempuan, bukan semata barang konsumsi yang dapat dengan mudah dihindari.
Usul mencari sumber penerimaan lain
Boyke mengakui pemerintah membutuhkan dana untuk menjalankan APBN. Namun, ia berpendapat kebutuhan anggaran tidak harus dipenuhi dengan mengenakan pajak pada pembalut. Pemerintah, menurutnya, dapat mempertimbangkan produk lain sebagai sumber penerimaan.
“Saya mengerti memang, sepenuhnya mengerti bahwa pemerintah sedang membutuhkan uang untuk menjalankan APBN-nya. Tapi mungkin bisa dicari dari produk-produk yang lain, nggak usah dari pembalut,” kata Boyke.
Usulan tersebut menempatkan keterjangkauan produk menstruasi sebagai bagian dari perhatian terhadap kesehatan reproduksi. Bagi Boyke, harga pembalut bukan hanya soal belanja rumah tangga, melainkan juga dapat memengaruhi cara perempuan menjaga kebersihan saat menstruasi.
Perdebatan mengenai pajak pembalut pada akhirnya menyentuh pertanyaan tentang akses terhadap kebutuhan dasar. Pemerintah perlu menimbang kebutuhan penerimaan negara sekaligus dampak biaya bagi perempuan. Boyke berharap pembalut tidak menjadi sumber beban tambahan dan perempuan tetap dapat memenuhi kebutuhan menstruasi dengan aman.
