Gugatan Rp1 Miliar Nur Rohmah terhadap Erin Masuk Sidang
Mediasi Nur Rohmah dan Erin di PN Jakarta Selatan gagal mencapai kesepakatan. Gugatan perbuatan melawan hukum senilai Rp1 miliar kini berlanjut ke persidangan.
Mediasi antara Nur Rohmah, mantan asisten rumah tangga (ART), dan Rien Wartia Trigina alias Erin gagal mencapai kesepakatan. Gugatan perbuatan melawan hukum senilai Rp1 miliar yang diajukan Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun berlanjut ke persidangan pokok perkara.
Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, menyatakan mediasi dalam perkara Nomor 699/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tercatat gagal. Ia mengonfirmasi mediator hakim membenarkan tidak tercapainya perdamaian antara kedua pihak.
Mediasi Nur Rohmah dan Erin tidak mencapai kesepakatan
Kuasa hukum Nur, Adharu Soleh Latif, sebelumnya menyampaikan bahwa mediasi terakhir telah selesai dan perkara akan diteruskan ke tahap persidangan. Menurut dia, pihak Nur hadir memenuhi undangan, tetapi tidak menerima pemberitahuan mengenai ketidakhadiran Erin maupun tim kuasa hukumnya.
Adharu mengatakan hakim mediator telah beberapa kali memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk mencari penyelesaian. Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Pihak Nur, kata dia, berharap persoalan dapat diselesaikan dengan pemenuhan hak-hak kliennya.
“Teh Nur hanya cukup berikan hak-haknya saja,” kata Adharu, menjelaskan harapan pihak penggugat dalam mediasi.
Halida membenarkan bahwa perdamaian tidak tercapai, tetapi tidak mengungkap alasan para pihak gagal mencapai kesepakatan. Menurutnya, alasan tersebut menjadi kewenangan mediator. Ia juga mengatakan tidak mengetahui secara pasti pihak mana yang tidak hadir dalam proses mediasi.
Keterangan itu berbeda dengan penjelasan kuasa hukum Nur yang menyebut Erin tidak datang dalam mediasi terakhir. Karena itu, ketidakhadiran tersebut sebaiknya dipahami sebagai keterangan dari pihak penggugat, bukan kesimpulan yang disampaikan humas pengadilan.
Nur meminta KTP, ponsel, barang pribadi, dan upah
Nur menggugat Erin atas dugaan perbuatan melawan hukum. Nilai tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil dalam perkara itu mencapai Rp1 miliar. Meski demikian, kuasa hukum Nur menyebut kliennya berfokus meminta hak-hak yang belum diterima, termasuk pengembalian barang dan pembayaran upah selama bekerja.
Barang yang diminta kembali antara lain kartu tanda penduduk (KTP), telepon seluler, serta sejumlah barang pribadi. Gugatan tersebut diajukan setelah muncul dugaan penahanan dokumen identitas dan barang milik Nur. Keadaan itu disebut sempat menghambat urusan administrasi sekolah anaknya.
Informasi mengenai dugaan penahanan barang dan dokumen tersebut merupakan dasar yang disampaikan dalam perkara dan masih menjadi bagian dari sengketa. Belum ada putusan pengadilan yang menetapkan kebenaran dalil-dalil gugatan maupun tanggapan Erin atas tuduhan tersebut.
Nilai gugatan Rp1 miliar menjadi tuntutan yang tercantum dalam perkara, sementara pernyataan kuasa hukum Nur menggambarkan fokus penyelesaian yang mereka harapkan dalam mediasi. Keduanya merupakan hal berbeda: tuntutan ganti rugi dalam gugatan akan diperiksa dalam proses persidangan, sedangkan permintaan pengembalian hak disampaikan sebagai jalan penyelesaian yang diinginkan pihak Nur.
Perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok
Setelah mediasi dinyatakan gagal, perkara akan memasuki tahapan persidangan berikutnya. Agenda yang disebutkan meliputi laporan pelaksanaan mediasi, pembacaan gugatan, jawaban dari pihak tergugat, replik, duplik, kemudian pembuktian.
Pada tahap pembuktian, para pihak dapat mengajukan dokumen dan keterangan saksi. Rangkaian itu menjadi bagian dari proses bagi majelis hakim untuk menilai dalil yang diajukan penggugat dan jawaban pihak tergugat sebelum perkara diputus.
Halida menyebut para pihak tidak harus hadir langsung dalam persidangan berikutnya karena masing-masing telah menunjuk kuasa hukum. Kuasa hukum kedua belah pihak yang diwajibkan hadir untuk mengikuti persidangan.
Dengan berakhirnya mediasi, penyelesaian sengketa kini bergantung pada proses di ruang sidang. Persidangan akan menjadi tempat bagi kedua pihak menyampaikan bukti dan argumentasi, sekaligus bagi pengadilan menilai apakah tuntutan Nur dapat dibuktikan menurut hukum.
