Komdigi Minta Lokasi Data Center Dikaji Matang
Menkomdigi Meutya Hafid meminta pembangunan data center mempertimbangkan kebutuhan komputasi, ketersediaan air dan energi, serta kondisi lokasi sebelum izin diterbitkan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta pembangunan data center di Indonesia mempertimbangkan ketersediaan air, energi, konektivitas, dan kebutuhan komputasi di tiap wilayah. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, keseimbangan itu penting di tengah sorotan terhadap pembangunan pusat data di Jatiluhur dan Batam.
Meutya menyampaikan hal tersebut kepada awak media di Gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Menurut dia, kebutuhan terhadap kemampuan komputasi menjadi alasan yang wajar bagi suatu negara untuk membangun data center. Namun, pembangunan itu tidak boleh mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun layanan publik.
“Tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama ya publik, layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu,” kata Meutya. Ia menilai, pengambilan keputusan terkait pusat data perlu melibatkan berbagai sektor, bukan hanya berangkat dari kebutuhan infrastruktur digital.
Penentuan lokasi data center jadi perhatian
Meutya mengatakan, pembicaraan lintas sektor perlu dilakukan sebelum izin pembangunan dikeluarkan. Jika aturan yang tersedia saat ini hanya berada di satu atau dua tempat, ia berharap penyusunannya dapat dibahas bersama agar berbagai kepentingan diperhitungkan sejak awal.
Komdigi, menurut Meutya, dapat ikut menilai kebutuhan komputasi nasional, jumlah pengguna internet, serta wilayah yang memiliki konektivitas baik. Informasi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan untuk menentukan titik yang layak bagi pembangunan data center.
Penilaian lokasi juga perlu melihat ketersediaan air dan besarnya kebutuhan energi di wilayah tersebut. Kualitas atau ketersediaan sinyal turut menjadi pertimbangan. Dengan demikian, keputusan tidak hanya bertumpu pada kemungkinan pembangunan, tetapi juga pada kecocokan lokasi dengan kebutuhan dan kapasitas yang ada.
Isu ini menjadi relevan dalam perdebatan mengenai pusat data di Jatiluhur dan Batam. Meutya menyebut kedua wilayah itu ikut menjadi permasalahan yang diperdebatkan, tetapi tidak merinci proyek atau persoalan spesifik di masing-masing lokasi. Ia kembali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menentukan arah pembangunan.
Pertumbuhan digital perlu diimbangi daya dukung
Meutya mengakui Indonesia masih membutuhkan pusat data seiring pertumbuhan sektor digital dan ekonomi kreatif. Namun, kebutuhan tersebut bukan berarti pembangunan dapat berlangsung tanpa batas. Pemerintah, katanya, perlu memilih lokasi dengan cermat dan memastikan pembangunan sejalan dengan kebutuhan komputasi.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak “dibanjiri” pembangunan data center. Penambahan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak berlebihan dan tidak mengabaikan konsekuensi terhadap ketersediaan air maupun energi. Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi kreatif digital dan perlindungan sumber daya harus berjalan beriringan.
Meutya juga menyinggung peran geopolitik dalam meningkatnya minat pembangunan data center di Indonesia. Ia menyebut sebelumnya pembangunan pusat data belum banyak, sementara kini semakin banyak pihak yang ingin masuk. Karena itu, pemilihan lokasi dan pengendalian kebutuhan dinilai menjadi semakin penting.
Ia membandingkan kebutuhan Indonesia dengan Amerika Serikat, yang menurutnya memiliki kemampuan komputasi salah satu tertinggi di dunia dan tidak memerlukan tambahan data center. Sementara itu, Indonesia masih membutuhkan infrastruktur tersebut karena pertumbuhan digital kreatif yang cepat. Perbandingan itu, dalam penjelasannya, menunjukkan bahwa kebutuhan tiap negara tidak bisa disamakan begitu saja.
Koordinasi sebelum izin pembangunan
Pesan utama Komdigi adalah memastikan kebutuhan komputasi terpenuhi tanpa membuat kebutuhan masyarakat terganggu. Ketersediaan air dan energi di suatu wilayah harus menjadi bagian dari pertimbangan, bersamaan dengan konektivitas dan kebutuhan pengguna. Dengan begitu, keputusan pembangunan dapat berangkat dari kondisi lokasi, bukan hanya dari dorongan untuk menambah kapasitas.
Meutya tidak menyebut aturan baru atau jadwal kebijakan yang akan diterapkan. Namun, ia menekankan perlunya berbagai sektor berbicara sebelum izin keluar. Koordinasi sejak awal dapat menjadi langkah untuk mempertemukan kebutuhan infrastruktur digital dengan kepentingan layanan publik dan daya dukung wilayah.
Sorotan terhadap Jatiluhur dan Batam memperlihatkan bahwa pembahasan data center tidak semata-mata soal teknologi. Bagi pemerintah, tantangannya adalah menentukan tempat dan skala pembangunan yang sesuai, sembari menjaga akses masyarakat terhadap air dan energi. Keputusan mengenai pusat data berikutnya akan bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan tersebut.
