Vaksin HPV Gratis Diperluas untuk Anak Laki-Laki
Kemenkes memperluas vaksin HPV gratis untuk anak laki-laki di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Program ini melengkapi imunisasi nasional untuk anak perempuan serta skrining kanker serviks.
Kementerian Kesehatan memperluas program vaksin HPV gratis untuk anak laki-laki di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Perluasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan kanker yang dipicu infeksi Human Papillomavirus (HPV), sekaligus memperkuat imunisasi yang sebelumnya telah diberikan secara nasional kepada anak perempuan.
Program vaksinasi menyasar anak usia 10–11 tahun atau siswa kelas 5 SD. Kemenkes juga menggenjot edukasi publik karena infeksi HPV menjadi ancaman kesehatan yang berujung pada kesakitan dan kematian, baik pada perempuan maupun laki-laki.
Vaksin HPV gratis menyasar anak usia sekolah
Program imunisasi HPV untuk anak perempuan telah berjalan secara nasional sejak 2023. Kini, cakupan vaksinasi mulai diperluas kepada anak laki-laki di tiga provinsi. Kemenkes menyebut langkah itu ditujukan untuk memutus rantai penularan HPV dan mengurangi risiko kanker akibat infeksi virus tersebut.
Besarnya dampak penyakit ini terlihat dari angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia. Setiap tahun, sekitar 22.000 perempuan meninggal dunia karena kanker leher rahim yang dipicu HPV. Pada laki-laki, data global 2022 mencatat sekitar 95.000 orang terdiagnosis kanker akibat HPV; 44.000 di antaranya meninggal dunia.
Direktur Imunisasi Kemenkes, dr Indri Yogyaswari, MARS, menjelaskan bahwa vaksinasi pada usia sekolah dasar dapat menghasilkan respons imunitas yang lebih optimal dibandingkan pemberian saat seseorang telah dewasa. Karena itu, pemberian vaksin pada usia anak menjadi salah satu perhatian dalam strategi pencegahan.
Menurut Indri, satu dosis vaksin HPV untuk anak usia 9–14 tahun dapat memberikan perlindungan sekitar 88–90 persen. Sementara itu, pada orang yang baru menerima vaksin di atas usia 20 tahun, perlindungan diperkirakan sekitar 60 persen meski telah diberikan dua dosis. Ia menekankan bahwa pemberian lebih awal berkaitan dengan tingkat perlindungan yang lebih tinggi.
Cakupan imunisasi dan tantangan disinformasi
Data Kemenkes menunjukkan cakupan imunisasi HPV dosis tunggal pada anak perempuan kelas 5 SD mencapai 83,5 persen. Angka tersebut berada di bawah capaian 90,8 persen pada 2025. Adapun cakupan imunisasi anak laki-laki di tiga provinsi yang menjadi wilayah perluasan telah menembus 88 persen.
Angka cakupan itu menunjukkan program vaksinasi telah menjangkau banyak anak, tetapi upaya mencapai target nasional masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah disinformasi dan hoaks mengenai keamanan vaksin yang beredar di masyarakat. Keraguan terhadap vaksin dapat menghambat orang tua dalam mengambil keputusan untuk melindungi anak.
Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Prof dr Hinky Hindra Irawan Satari, menyatakan vaksin HPV yang digunakan dalam program pemerintah telah melalui uji klinis ketat. Ia menegaskan keamanan dan efektivitas vaksin telah teruji.
Hinky menjelaskan, reaksi setelah imunisasi umumnya ringan dan dapat pulih dengan sendirinya. Keluhan yang mungkin muncul antara lain nyeri lokal atau pusing. Keterangan tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu dipahami masyarakat saat menimbang manfaat dan risiko vaksinasi.
Vaksinasi dilengkapi skrining kanker serviks
Pencegahan kanker akibat HPV tidak hanya ditempuh melalui imunisasi anak. Kemenkes juga mengintegrasikan skrining kanker serviks bagi perempuan dewasa usia 30 tahun melalui skema Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dengan demikian, program pemerintah mencakup upaya pencegahan sejak usia anak sekaligus pemeriksaan bagi perempuan dewasa.
Perluasan vaksin kepada anak laki-laki menambah kelompok yang memperoleh perlindungan dari kanker terkait HPV. Pelaksanaan di tiga provinsi menjadi bagian dari pengembangan program nasional, sementara capaian imunisasi dan penerimaan masyarakat tetap menjadi perhatian.
Ke depan, keberhasilan program bergantung pada kesinambungan layanan dan pemahaman publik mengenai manfaat vaksinasi. Orang tua dapat mencari informasi dari tenaga kesehatan dan sumber resmi agar keputusan imunisasi didasarkan pada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan kabar yang belum terverifikasi.
